PI Migas di Sumenep Diduga Dinikmati Para Elit, ini Penjelasan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia

Ia menyebutkan, banyak sekali fasilitas publik yang rusak parah, misalnya akses jalan di daerah sekitar lokasi terdampak masih tidak teraspal, juga fasilitas lainnya seperti air bersih dan listrik yang dinikmati oleh masyarakat.

"Pada saat itu saya simpulkan PI migas tidak menetes ke bawah, artinya terhenti hanya di kelompok para elite," kata Sulaisi Abdurrazaq saat ditemui usai mengisi materi FGD di Sumenep dengan tema PI 10 persen Migas untuk siapa? pada hari Senin (7/2/2021).

Bahkan Sulaisi menduga, PI 10 persen ini mengalir hingga ke Bupati saat ini. Sebab sepanjang tahun 2011 hingga 2015 perusahaan BUMD PT WUS sebagai pengelola PI migas memiliki kantor perwakilan di Jakarta dan Kepala kantornya adalah Bupati saat ini yang kapasitasnya sebagai penerima kuasa daru Direktur PT WUS.

Fakta katanya, sudah tertuang dalam surat putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Direktur PT WUS.

"Kapasitasnya sebagai penerima kuasa pencairan uang dan bergerak sendiri Sitrul Arsyi (Direktur PT WUS), untuk membuka rekening sendiri di Jakarta yang ditolak karena kantornya bukan di Jakarta tapi di Sumenep," jelasnya.

Hal ini menurutnya, tidak terlepas dari pengelolaan PI yang tidak transparan kepada publik dan lemahnya pengawasan oleh lembaga-lembaga tinggi negara di daerah.

Maka ke depan untuk memastikan realisai PI 10 persen agar sampai kepada publik kata Sulaisi Abdurrazaq, dibutuhkan turut serta civil society untuk melakukan pengawasan.

"Karena lembaga legislatif, ekskutif dan Yudikatif cenderung memiliki hubungan yang nyaman bekerjasama, kalau rekan-rekan aktivis, media atau pers tidak ikut pro aktif mengawasi ya sangat rawan," ungkapnya.