Berita Bangkalan

Polemik Lahan Terlantar 700 Hektar di Bangkalan, ART/BPN: Kami Tetapkan Status Quo

Kasi Pendaftaran Lahan ATR/BPN Kabupaten Bangkalan, Andika Putranto mengungkapkan pihaknya menetapkan status quo untuk permohonan hak lahan 700 hektar

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Ahmad Faisol
Persoalan lahan terlantar seluas 700 hektar milik PT PKHI akhirnya mulai masuk ke Gedung Rakyat setelah Komisi A DPRD Bangkalan menginisiasi pembahasan bersama antara AP2HAKATM dan Basmalah, ART/BPN, TNI/Polri, hingga Kejaksaan Negeri Bangkalan, Kamis (10/3/2022) 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan menghadirkan pihak Agraria dan Tata Ruang (ATR). Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan bersama sejumlah pihak terkait permasalahan lahan terlantar seluas 700 hektar di kawasan Jembatan Suramadu sisi Madura, Kamis (10/3/2022).

Persoalan lahan seluas ratusan hektar yang terhampar di tiga kecamatan di Kabupaten Bangkalan belakang ini tengah mencuat. PT Perkasa Krida Hasta Indonesia (PT PKHI) menjadi sorotan masyarakat yang terganung dalam Aliansi Pemuda Peduli Hak Atas Kepemilikan Tanah Masyarakat (AP2HAKATM) serta LSM Basmalah.

Massa beberapa kali menggelar aksi protes dengan berbagai aksi. Terakhir, massa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor ATR/BPN Kabupaten Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta, Rabu (2/3/2022).  Namun pada saat itu, massa belum mendapatkan penjelasan dari pihak ATR/BPN.

Kasi Pendaftaran Lahan ATR/BPN Kabupaten Bangkalan, Andika Putranto mengungkapkan, pihaknya menetapkan status quo untuk permohonan hak atas lahan seluas 700 hektar yang diajukan PT PKHI.

“Karena memang dari sisi permohonan, PT PKHI masih belum clear and clean. Jadi kami putuskan status quo, tidak memproses permohonan mereka,” ungkap Andika.

Ia meminta pihak PT PKHI menyelesaikan terlebih dahulu dengan masyarakat. Hal itu mengacu atas sejumlah fakta dalam rapat bahwa lahan seluas 700 hektar itu telah ditelantarkan PT PKHI, bahkan ada sebagian tanah masih dikuasai masyarakat.

“Sehingga menjadikan permohonan mereka (PT PKHI) untuk sertifikasi hak kelas tanahnya,  kami status quo kan,” ujarnya.

Selain pihak ATR/BPN Bangkalan, hadir pula pihak TNI/Polri, Kejaksaan Negeri Bangkalan, pihak Aliansi Pemuda Peduli Hak Atas Kepemilikan Tanah Masyarakat (AP2HAKATM) serta LSM Basmalah. Rapat dipimpin Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan, H Syaiful Anam dan Wakil Ketua Komisi A, Hai Molabama.

Sebelumnya, serangkaian aksi dilakukan massa AP2HAKATM serta LSM Basmalah. Selain mendemo Kantor ATR/BPN Bangkalan, massa juga membentangkan tiga banner berukuran besar dengan beragam tulisan,’BPN Bangkalan dan PT PKHI menjadi virus yang mematikan perekonomian Bangkalan dan memiskinkan rakyat Bangkalan’.

‘Rakyat Bangkalan Berduka !!!. 40 tahun rakyat dibohongi oleh PT Semen Madura dan pT PKHI. Usit PT PKHI dari Bumi Bangkalan’. ‘Adili BPN bangkalan dan PT PHKI karena telah bersekongkol tanah seluas 700 hektar di Bangkalan ditelantarkan’.

AP2HAKATM juga telah berkirim surat kepada Presiden Jokowi pada 25 Januari 2021 perihal Permohonan Penertiban Tanah Terlantar. Bukti penerimaan surat diterima masyarakat tertanggal 3 Februari 2022. . 

Andika menegaskan, pihak ART/BPN bersama pihak kejaksaan dan kepolisian telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang pemberantasan mafia tanah beberapa waktu sebelumnya.

“Harus kita cari terlebih dulu siapa yang mafia tanah. Kan belum tentu juga mereka (PT PKHI) mafia tanahnya. Jadi saya status quo kan, saya tidak berdiri memihak PT PKHI atau memihak masyarakat,” tegasnya.

Karena itu, lanjutnya, Andika mengajak bersama-sama untuk ‘naik mesin waktu’ ke belakang untuk membuka data-data yang ada. “Kebenaran akan muncul dengan data-data. Jika ada yang keberatan tentang data itu, bisa ajukan gugatan. Itu saja sebenarnya,” pungkas Andika.  

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved