Dampak Covid-19, Laju Pertumbuhan Ekonomi Bangkalan Tahun 2021 Melambat, Ini Langkah Pemkab

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangkalan menggelar Pemantapan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Integrasi Pertanian, Industri, Perdagangan, dan Jasa menjadi tema Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Gedung Rato Ebu, Rabu (23/3/2022).

Normalisasi sektor ekonomi itu akan menjadi fokus Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai respons atas melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan hingga minus di angka 2,07 persen.

Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) mengungkapkan, pandemi Covid-19 telah merubah tatanan kehidupan ekonomi sosial yang menyebabkan lesunya perekonomian nasional.

“Kondisi tersebut berdampak pula pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan, -2,07 persen di tahun 2021 dan -2,73 persen di tahun 2020.,” ungkap Ra Latif yang terhubung melalui video conference.

Akibatnya, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan di tahun 2021 mengalami kenaikan cukup signifikan dari 1,01 persen menjadi 21,57 persen dengan catatan jumlah penduduk miskin mencapai 215.970 orang.

“Masa pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap laju pertumbuhan nilai investasi daerah hingga di angka 74,64 persen di tahun 2020. Kondisi investasi sedikit lebih baik pada tahun berikutnya dengan kenaikan hingga di angka 0,4 persen,” jelas Ra Latif.

Bersama Wakil Bupati Bangkalan, Drs Mohni, MM, turut hadir mantan Pj Bupati Bangkalan yang kini menjabat Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Dr I Gusti Ngurah Indra Setya Budi Ranuh, Kepala Bakorwil Pamekasan, unsur Forkopimda Kabupaten Bangkalan, Sekretaris Daerah, seluruh OPD, ulama, dan LSM.

“Karena itu, arah kebijakan pembangunan daerah pada dokumen perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk tahun 2023 adalah pembangunan pemantapan kemandirian ekonomi berbasis agribisnis dengan dukungan sektor industri, perdagangan, dan jasa,” pungkas Ra Latif.

Tema RKPD Kabupaten Bangkalan tersebut menyelaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, ‘Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’ serta RKPD Pemprov Jawa Timur, ‘Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia’.

Kepala Bappeda Kabupaten Bangkalan, Eko Setiawan menyatakan, optimlisasi pelayanan public dasar serta pembangunan infrastruktur pada Kawasan Strategis Nasional sesuai Perpres Nomor 80 Tahun 2019 merupakan bagian dari beberapa isu strategis di tahun 2023.

“Namun rendahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi serta terbatasnya lapangan kerja menjadi bagian dari sejumlah permasalahan yang bisa saja kami hadapi di tahun 2023. Termasuk tingginya angka kemiskinan ekstrem,” ungkap Eko.

Musrenbang merupakan wahana publik dalam menggali isu strategis pembangunan daerah guna mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan dan pemecahan dari permasalahan pembangunan.

“Dengan harapan, proses perencanaan semua kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang menjadi tolak ukur atas keberhasilan pembangunan,” pungkas Eko. (edo/ahmad faisol)