Mengintip Besaran Gaji Kepala Desa yang Terbaru, Penghasilannya Bersumber dari Anggaran Dana Desa

Penghasilan tetap kepala desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (anggaran dana desa).

Istimewa/TribunMadura.com
Pelantikan kades terpilh hasil Pilkades 2021 oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Kamis (16/12/2021). 

TRIBUNMADURA.COM - Kepala desa menjadi satu di antara posisi sentral yang banyak diinginkan masyarakat untuk dijabat.

Tak pelak, di sejumlah daerah, Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades berlangsung meriah.

Gaji kepala desa

Tidak banyak yang tahu mengenai berapa besaran gaji kepala desa.

Gaji kepala desa sebenarnya telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Pasal 81 PP tersebut menyebutkan jika penghasilan tetap kepala desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (anggaran dana desa).

Dalam peraturan tersebut juga ditetapkan mengenai penghasilan sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

"Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640, setara 120 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan IIA," bunyi Pasal 81 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2019.

Sementara itu, sebagaimana diberitakan KOMPAS.com pada Rabu (30/3/2022), besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp 2.224.420, setara 110 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan IIA.

Perangkat desa lainnya menerima penghasilan tetap paling sedikit Rp 2.022.000, setara 100 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan IIA.

"DD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa," bunyi Pasal 81 ayat (3).

Akan tetapi, PP tersebut hanya mengatur besaran minimum gaji yang bisa diperoleh perangkat desa. Gaji perangkat desa bisa lebih tinggi bergantung kebijakan masing-masing kepala daerah, yakni bupati atau wali kota.

Tunjangan tambahan kepala desa Dalam Pasal 100 PP Nomor 11 Tahun 2019, kepala desa juga menerima penghasilan lain selain gaji tetap yang berasal dari pengelolaan tanah desa.

"Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lainnya," bunyi Pasal 100 ayat (2).

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved