Berita Sampang

Pemkab Sampang Buka Posko Pengaduan THR, Begini Cara Mengajukannya Bila Hak Tunjangan tak Diberikan

Posko tersebut dibuka sejak 20 April 2022 pasca turunnya Surat Edaran (SE) dari Gubernur Jawa Timur dan akan ditutup pada 10 Mei 2022

Penulis: Hanggara Pratama | Editor: Samsul Arifin
TribunMadura.com/Hanggara Pratama
Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan berlokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Jalan Syamsul Arifin, Kecamatan/Kabupaten Sampang, Madura, Selasa (26/4/2022). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ( DPMPTSP dan Naker) membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.

Posko tersebut dibuka sejak 20 April 2022 pasca turunnya Surat Edaran (SE) dari Gubernur Jawa Timur dan akan ditutup pada 10 Mei 2022.

Posko didirikan untuk para buruh agar dapat mengajukan pengaduan terkait pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan.

Sebab, dikhawatirkan terdapat perusahaan di Kota Bahari yang tidak memenuhi hak pekerjanya.

Kasi Hubungan Perindustrian DPMPTSP dan Naker Sampang, Heru mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya sudah berkunjung ke sejumlah perusahaan di wilayah kerjanya, mulai usaha mikro sampai menengah.

Baca juga: Pos Lantas di Wilayah Black Spot Jalan Raya Jrengik, Bupati Sampang Slamet Junaidi Apresiasi Polres

Kumpulan Berita Lainnya seputar Sampang

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com

Hal itu dilakukan untuk mensosialisasikan tentang pelaksanaan pembayaran THR dan telah didirikannya posko pengaduan.

"Salah satunya, kami sosialisasikan tentang mekanisme pengaduan yang harus disertai dengan alamat lengkap perusahaan," ujarnya kepada TribunMadura.com, Selasa (26/4/2022).

Jika nantinya terdapat buruh yang melakukan pengajuan, mekanisme yang dilakukan adalah melaporkannya kepada pihak Provinsi Jawa Timur.

Sebab, pihaknya hanya bertugas sebagai mengawasi dan mendampingi, adapun nantinya ada sanksi yang melayangkan adalah Pemprov Jatim kepada perusahaan.

"Untuk pemberian THR paling lambat H-7 hari raya Idul Fitri," pungkasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved