Berita Bangkalan

Dana Setoran Awal Calon Jemaah Indonesia Capai Rp 160 Triliun, DPR RI : Keuangan Haji Aman

BPKH lahir sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji.

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Ahmad Faisol
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Demokrat, Hasani bin Zuber menghadirkan BPKH dalam kesempatan sarasehan bertemakan ‘Strategi Pengelolaan Keuangan Haji dan Sosialisasi BPIH 1443 Hijriyah di Aula Ponpes Nurul Cholil, Kelurahan Demangan, Kota Bangkalan, Sabtu (14/5/2022). 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Demokrat, Hasani bin Zuber (Ra Hasani) menghadirkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam kesempatan sarasehan bertemakan ‘Strategi Pengelolaan Keuangan Haji dan Sosialisasi Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1443 Hijriyah di Aula Ponpes Nurul Cholil, Kelurahan Demangan, Kota Bangkalan, Sabtu (14/5/2022).

Keputusan Ra Hasani menghadirkan BPKH selaku mitra kerjanya, yakni sebagai upaya menjawab beragam kegelisahan masyarakat.

Terutama para calon jemaah haji atas sejumlah informasi di media sosial (medsos) terkait ke mana biaya setoran awal para calon jemaah haji Indonesia.

“Ada yang bilang dana setoran awal ibadah haji habis dipakai dana infrastruktur, habis dipakai ini dan itu. Itu tidak dapat dibenarkan, keuangan haji aman. Tidak seperti yang beredar di medsos,” ungkap kyai muda asal Kabupaten Bangkalan yang biasa disapa Ra Hasani.

Ia menjelaskan, keuangan dana haji dikelola secara profesional oleh lembaga pemerintah yakni BPKH dengan mengedepankan konsep kehati-hatian yang luar biasa. Begitu juga dengan urusan investasi meskipun belum menyentuh investasi berskala besar seperti pengelolaan keuangan dana haji Malaysia yang sudah merambah investasi di perkebunan dan perhotelan.

“Kami selalu melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat terkait masalah bagaimana keberlangsungan dan kinerja BPKH. Kami selalu memaksimalkan fungsi pengawasan untuk mewanti-wanti dan memastikan bahwa setoran awal biaya haji kita aman,” tegas Ra Hasani.

Selain meluruskan informasi hoaks tentang pengelolaan keuangan ibadah haji, para undangan juga mendapatkan kejelasan terkait kuota haji yang juga ramai menjadi komsumsi publik melalui media sosial.  

“Sempat bertebaran terkait masalah kuota haji di medsos yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Informasi yang bisa dipertanggung jawabkan ya langsung dari Kementerian Agama dan BPKH sebagai pengelola keuangan haji,” pungkasnya.

Sementara Anggota Badan Pelaksana BPKH, Dr H Rahmat Hidayat mengungkapkan, BPKH lahir sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji.

Terdapat tiga tujuan dari pengelolaan dana haji, pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, kedua meningkatkan efisiensi dan rasionalitas, ketiga meningkatkan kemaslahatan bagi umat islam.

“Dalam pengelolaan dana haji, BPKH harus memenuhi beberapa prinsip, pertama sesuai syariah, kemudian aspek kehati-hatian, manfaat, transparansi, nirlaba, dan akuntabel. BPKH juga mengelola dana abadi umat,” ungkap Rahmat.  

Ia menjelaskan, setoran awal dari para jemaah yang dikelola BPKH diinvestasikan yang keuntungan dan manfaatnya kembali kepada para calon jemaah haji yang berangkat maupun jamaah tunggu dalam bentuk virtual account.

“Terkait dengan pengelolaan biaya seteron awal, jemaah haji ketika mendafhtar membayar Rp 35 juta dan baru melunasi dengan tambahan di kisaran rata-rata Rp 10 juta. Sementara biaya ril ibadah haji yang sejatinya harus dibayar jemaah haji jauh lebih besar dari pada jumlah tersebut,” jelasnya.

Ia memaparkan, beberapa tahun terakhir biaya ril pelaksanaan ibadah haji berada di kisaran Rp 70 juta per orang. Namun untuk tahun 2022 membengkak di kisaran Rp 84 juta karena faktor Covid-19.

“Tetapi jemaah tidak dibebani kenaikan biaya, kekurangannya disubsidi dari BPKH sekitar Rp 41 juta. Jemaah hanya membayar Rp 39 juta sekian di tahun ini. Dengan rincian Rp 35 dari dana yang bersangkutan dan Rp 4 juta dari virtual account,” paparnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini dana setoran awal telah terkumpul hingga sejumlah sekitar Rp 158-160 triliun. Dana itu dikembangkan, dipupuk, dan diinvestasikan oleh BPKH ke dalam instrumen-instrumen dengan imbal hasil yang cukup memadai bahkan bisa menutup biaya ibadah calon jemaah haji.

“Rp 160 triliun besar sekali jumlahnya, namun aman karena seluruh biaya setoran awal calon jemaah haji Indonesia dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia,” pungkasnya. (edo/ahmad faisol)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved