Berita Pamekasan

Pemkab Pamekasan Serius Tangani Banjir Tahunan, Minta Pihak BPBD Cek Penyebab, Diduga dari Ini

Seperti penanganan banjir untuk jangka waktu sementara dan darurat yang bisa ditangani langsung oleh pemkab

Penulis: Kuswanto Ferdian | Editor: Samsul Arifin
TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin saat menjelaskan perihal penanganan banjir di Odaita Hotel Jalan Raya Pamekasan - Sumenep, Selasa (2/8/2022). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian 


TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin menghadiri acara forum group discussion (FGD) tentang mengatasi banjir di Kabupaten Pamekasan, Madura.


Acara yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan tersebut bertempat di Odaita Hotel Jalan Raya Pamekasan - Sumenep, Selasa (2/8/2022).


Wabup Fattah Jasin mengatakan, terlebih dahulu pihaknya harus menginventarisir beberapa persoalan untuk mengatasi banjir yang menimpa Kabupaten Pamekasan setiap musim penghujan. 


Seperti penanganan banjir untuk jangka waktu sementara dan darurat yang bisa ditangani langsung oleh pemerintah kabupaten, atau penanganan jangka panjang.


"Tetapi kalau penanganan permanen yang menyangkut infrastrukturnya, itu harus ada perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Jadi wilayah sungai yang ada disini dilihat. Kalau wilayah sungainya yang berpotensi untuk banjir, maka harus dibuatkan embung," terangnya.


Pendapat Mantan Kepala Dishub Jawa Timur ini, pembangunan embung dapat dilakukan dengan skala kecil atau skala besar. 


Kata dia, untuk skala kecil tentu harus dibangun di beberapa titik melihat dari hulu hingga hilir sesuai dengan tingkat kerawanannya. 


Sementara untuk penanganan jangka panjang berupa embung besar telah menjadi atensi pemerintah provinsi.

Baca juga: Wabup Pamekasan Pastikan Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Ini Rencananya


Alasan dia, pembangunan wilayah sungai seperti embung menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau bahkan pemerintah pusat. 


Penuturan dia, pemerintah kabupaten hanya memiliki kewenangan membangun untuk sungai yang bersifat lokal.


"Sejauh ini yang dilakukan oleh Pemkab Pamekasan yang sifatnya sementara. Seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) fokus penanggulangan darurat," ujarnya.


Solusi Mantan Kepala Bappeda Jawa Timur ini, penanganan banjir tersebut harus dilihat mulai hulu hingga hilir yang menjadi penyebabnya.


Karena sejauh ini, banjir yang terjadi di wilayah perkotaan merupakan air kiriman dari wilayah hulu.


"Teman-teman harus melihat dan membuktikan apakah memang ada galian C yang diberikan izin tetapi mereka tidak mengindahkan mengenai catatan yang ada. Seperti melakukan konservasi, rehabilitasi, ngambilnya tidak sesuai ketentuan misalnya, itu rawan," pungkasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved