Berita Bangkalan

Jawab Tantangan, Bangkalan Ploting Akses Suramadu, RDTR Terhubung dengan Perizinan Sistem Online

Akses menuju Jembatan Suramadu sisi Madura diplot Pemkab Bangkalan sebagai kawasan industri, perumahan, perdagangan jasa.

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Ahmad Faisol
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bangkalan, Alifin Rudiansyah memaparkan Peta Rencana Pola Tata Ruang yang menetapkan kawasan perkebunan, industri, permukiman, kawasan tanaman pangan, kawasan dilindungi, dan kawasan budidaya, Selasa (16/8/2022) 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Sebagai kawasan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), akses menuju Jembatan Suramadu sisi Madura diplot Pemkab Bangkalan sebagai kawasan industri, perumahan, perdagangan jasa.

Seperti yang terpapar dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Akses Suramadu Tahun 2022-2041.   

 

Dokumen RDTR akses Suramadu itu telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Bangkalan Nomor 7 Tahun 2022. Itu dilakukan sebagai upaya untuk menghindari pembangunan yang tidak terarah, menjawab tantangan pengembangan ekonomi yang inklusif, dan memberikan kemudahan dalam percepatan investasi dan pembangunan di Bangkalan.

 

Tidak hanya itu, dokumen RDTR WP Burneh juga telah ditetapkan Bupati Bangkalan melalui Perbup Nomor 8 Tahun 2022. Kecamatan Burneh diproyeksikan sebagai kawasan pusat pengembangan perdagangan jasa, pusat pengembangan kuliner, sentra industri rumah tangga, dan lumbung pangan.

Berita menarik lainnya di Googlenews Tribun Madura

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bangkalan, Alifin Rudiansyah mengungkapkan, substansi RDTR WP Akses Suramadu dan Burneh mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang yang terhubung dengan pengurusan perizinan secara online atau Online Single Submission (OSS).

 

“Saat ini kami telah memiliki 2 RDTR sebagai panduan atau arahan rencana pembangunan secara lebih terperinci. Dokumen RDTR kami susun sebagai wujud pengendalian pemanfaatan ruang melalui penerbitan perizinan berusaha yang terintegrasi secara online atau OSS,” ungkap Alif kepada Surya, Selasa (16/8/2022).

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved