Komisi III DPRD Pamekasan Sidak Pembangunan Tiga Proyek Rp 8,3 Miliar, Ingin Pastikan Efektif

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Untuk memastikan proses penyerapan anggaran tidak dilakukan dengan terburu-buru dan bukan semata-mata mengejar penyerapan anggran, Komisi III DPRD Pamekasan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ketiga proyek infrastruktur di Pamekasan, Selasa (13/9/2022).

Ketiga proyek yang disidak seluruhnya senilai Rp 8,3 miliar, berada di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pamekasan. Yakni, pembangunan gedung Kantor Kecamatan Proppo, di Jl Raya Proppo dengan nilai kontrak Rp 4,9 miliar. Dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Kemudian pembangunan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering, di Desa Banyubulu, Kecamatan Proppo, nilai kontrak Rp 1,9 miliar. Sumber dana dari dana alokasi khusus (DAK). Sedang pembangunan Gedung Politeknik Negeri Malang (Polinema) Kampus Pamekasan, di Jl Lawangan Daja, Kelurahan Lawangan Daja, Kecamatan Pademawu, Pamekasan senilai Rp 1,5 miliar, sumber dana dari APBD.

Baca juga: Pendaftar Panwascam Wajib Bukan Pengurus Parpol, Bawaslu Bangkalan Buka Aduan Masyarakat

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

“Sidak yang kami lakukan ini, kami hanya ingin memastikan saja, jika  proses penyerapan anggaran untuk belanja modal dan infrastruktur berjalan efektif. Sebab, kami menerima laporan kalau serapan anggaran berjalan lamban, sehingga harus didorong untuk ditingkatkan,” kata Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Maskur Rasyid, di sela-sela sidak, bersama sejumlah anggotanya.

Maskur Rasyid, yang akrab dipanggil Hamas  menegaskan, selain itu, pihaknya mau melihat langsung ke lapangan proses pengerjaan proyek yang sedang berjalan ini, jangan sampai proses penyerapannya dilakukan dengan tergesa-gesa dan mendesak, hanya semata-mata untuk mengejar prosentase penyerapan anggaran. Namun setidaknya, penyerapan ini tentu sesuai perencanaan dan besaran anggaran.

Hamas menegaskan, yang patut diperhatikan, akibat kenaikan BBM ini pastinya berpengaruh terhadap situasi perekonomian di semua sector. Tetapi hendaknya kenaikan BBM ini jangan lantas dijadikan alasan pembenar, untuk mengurangi kualitas dan kualitas proyek yang digarap. Ini tidak boleh terjadi.

“Kami sebagai wakil rakyat, mengingikan fungsi kontrol dan anggaran harus berjalan dengan baik, sesuai peraturan. Harapan kami, jangan sampai pelaksana kegiatan yang ditunjuk berbuat kelalaian. Ini untuk menghindari bagi pengguna jangan sampai masuk daftar hitam,” ungkap Hamas.

Kabid Perumahan dan Tata Bangunan DPRKP Pamekasan, Didiek Roeswandi, saat menemui Komisi III yang sidak ke tiga lokasi proyek mengatakan, selama ini pihaknya berupaya dan mendorong agar semua pekerjaan yang ditanganinya berjalan tepat waktu.