Fraksi PDIP Minta Bappeda Jelaskan Pengurangan Anggaran OPD, Ungkap Kekhawatiran

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath meminta Kepala Bappeda setempat untuk menjelaskan pengurangan anggaran yang terjadi hampir di semua organisasi perangkat daerah (OPD) pada Perubahan APBD 2022.

Pernyataan itu kata politisi PDI Perjuangan ini, sudah disampaikan pada saat papat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep bersama tim anggaran (Timgar) tentang KUA PPAS Perubahan APBD 2022 pada hari selasa siang (13/9/2022).

Politisi asal Pulau Masalembu itu kemudian menyampaikan bahwa pihaknya mengetahui adanya pengurangan anggaran setelah sebelumnya menggelar rapat bersama OPD di Komisi I DPRD Sumenep.

Dari sekian OPD yang menjadi mitra komisinya, seperti Inspektorat, BKPSDM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan sejumlah instansi lainnya mengalami pengurangan anggaran.

Baca juga: Cek Promo Indomaret Terbaru di Pertengahan September 2022, Mulai Promo Murah Hingga Promo Gratis

Informasi lengkap dan menarik lainnya Berita Sumenep di GoogleNews TribunMadura.com

"Inspektorat kena rasionalisasi Rp1,3 miliar, BKPSDM hampir Rp900 juta, DPMD juga sama sekitar Rp 900 juta. Ini kami pertanyakan rapat kemaren," kata Darul Hasyim Fath saat ditanya TribunMadura.com, Rabu (14/9/2022).

Menurutnya, pengurangan anggaran itu menjadi penting untuk dijelaskan apa penyebabnya. Apakah karena pendapatan PAD Sumenep yang turun atau salah dalam penghitungan anggaran.

"Apakah kepala Bappeda yang salah memproyeksikan transfer DAK, apakah ada rebudgeting yang amanat transfernya untuk poster tertentu lalu dibagi-bagi tanpa persetujuan banggar ke tempat tempat yang lain, padahal amanat transfernya jelas by name by address-nya," paparnya.

Dalam hal ini, Darul meminta Kepala Bappeda dan pihak keuangan daerah untuk memberikan penjelasan. Sebab kabar yang berhembus, sebagian dana diperuntukkan untuk PPPK. Namun kabar itu ia ragukan.

"Lalu siapa yang salah kelola, siapa yang tidak prosedural, siapa yang memiliki moral hazard dalam prosea penganggaran ini," tanyanya dengan tegas.

Sebagai kader PDI Perjuangan, Darul menegaskan bahwa pihaknya punya tanggung jawab moral untuk memastikan program prioritas bupati tidak 'terganggu' adanya pengurangan.

Bahkan lanjutnya, ia tidak mempersoalkan jika rasionalisasi terjadi pada perjalanan dinas (perdin) kepala dinas atau anggota legislatif.

"Tidak bisa bayangkan kalau yang dirasionalisasi janji bupati. Fraksi PDIP dalam hal ini memiliki tanggungjawab moral untuk mengawal dan mewujudkan apa yang dijanjikan atau komitmen bupati, untuk menerjemahkan visi misi bupati yang ada di RPJMD," katanya.

Dikonfirmasi masalah tersebut, Kepala Bappeda Sumenep Yayak Nurwahyudi belum memberikan respon hingga berita ini ditulis.

Padahal dihubungi tiga kali melalui telepon pribadinya belum merespon, meski panggilan masuk.