Berita Madura

Fraksi PDIP Minta Bappeda Jelaskan Pengurangan Anggaran OPD, Ungkap Kekhawatiran

Pihaknya mengetahui adanya pengurangan anggaran setelah sebelumnya menggelar rapat bersama OPD di Komisi I DPRD Sumenep.

Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Ali Hafidz Syahbana
Darul Hasyim Fath, sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep. 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath meminta Kepala Bappeda setempat untuk menjelaskan pengurangan anggaran yang terjadi hampir di semua organisasi perangkat daerah (OPD) pada Perubahan APBD 2022.

Pernyataan itu kata politisi PDI Perjuangan ini, sudah disampaikan pada saat papat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep bersama tim anggaran (Timgar) tentang KUA PPAS Perubahan APBD 2022 pada hari selasa siang (13/9/2022).

Politisi asal Pulau Masalembu itu kemudian menyampaikan bahwa pihaknya mengetahui adanya pengurangan anggaran setelah sebelumnya menggelar rapat bersama OPD di Komisi I DPRD Sumenep.

Dari sekian OPD yang menjadi mitra komisinya, seperti Inspektorat, BKPSDM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan sejumlah instansi lainnya mengalami pengurangan anggaran.

Baca juga: Cek Promo Indomaret Terbaru di Pertengahan September 2022, Mulai Promo Murah Hingga Promo Gratis

Informasi lengkap dan menarik lainnya Berita Sumenep di GoogleNews TribunMadura.com

"Inspektorat kena rasionalisasi Rp1,3 miliar, BKPSDM hampir Rp900 juta, DPMD juga sama sekitar Rp 900 juta. Ini kami pertanyakan rapat kemaren," kata Darul Hasyim Fath saat ditanya TribunMadura.com, Rabu (14/9/2022).

Menurutnya, pengurangan anggaran itu menjadi penting untuk dijelaskan apa penyebabnya. Apakah karena pendapatan PAD Sumenep yang turun atau salah dalam penghitungan anggaran.

"Apakah kepala Bappeda yang salah memproyeksikan transfer DAK, apakah ada rebudgeting yang amanat transfernya untuk poster tertentu lalu dibagi-bagi tanpa persetujuan banggar ke tempat tempat yang lain, padahal amanat transfernya jelas by name by address-nya," paparnya.

Dalam hal ini, Darul meminta Kepala Bappeda dan pihak keuangan daerah untuk memberikan penjelasan. Sebab kabar yang berhembus, sebagian dana diperuntukkan untuk PPPK. Namun kabar itu ia ragukan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved