Berita Surabaya

Kejari Tanjung Perak Bakal Tertibkan 100 Badan Usaha yang Bandel Tak Bayar Iuran Kepesertaan JKN-KIS

Kajari Tanjung Perak, Aji Kalbu Pribadi menyebut, ada 100 Badan Usaha yang tak patuh terkait pendaftaran kepesertaan program JKN-KIS

Editor: Aqwamit Torik
Istimewa
Pertemuan antara Kejari Tanjung Perak dengan BPJS Kesehatan 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak melakukan sinergi dengan BPJS Kesehatan untuk menindaklanjuti 100 Surat Kuasa Khusus yang telah diberikan oleh BPJS Kesehatan cabang Surabaya.

Hal itu terkait dengan kepatuhan badan usaha yang belum membayar iuran pertama kepesertaan JKN KIS.

Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) Tanjung Perak, Aji Kalbu Pribadi menyebut, ada 100 Badan Usaha yang tak patuh terkait pendaftaran kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"Yaitu belum melakukan pembayaran iuran pertama kepesertaan JKN KIS," jelas Kajari Tanjung Perak melalui Kasi Intel Kejari Tanjung Perak Surabaya, Putu Arya Wibisana.

Kejari Tanjung Perak Surabaya selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan melakukan bantuan hukum non litigasi Kepada BPJS Kesehatan Cabang Surabaya terhadap 100 badan usaha yang masuk ke dalam wilayah hukum Kejari Tanjung Perak tersebut.

Pihaknya menjelaskan akan melaksanakan SKK tersebut dengan cara memberikan surat pemberitahuan hingga teguran terhadap badan usaha yang dimaksud agar menyelesaikan pembayaran iuran kepesertaan JKN-KIS.

"Kami berharap agar Badan Usaha tersebut segera memenuhi kewajibannya, agar hak para pekerja untuk mendapat jaminan kesehatan terpenuhi," pungkasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved