Bupati Bangkalan Tersangka KPK

Profil Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, Disebut KPK Jadi Tersangka Dugaan Kasus Korupsi

Biodata dan profil Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron yang kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Ahmad Faisol
Profil Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron - Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron menjawab pertanyaan awak media terkait penetapan tersangka Camat dan Kepala Desa Tanjung Bumi atas kasus dugaan korupsi anggaran Dana Desa usai gelar Apel 1.000 Juru Sembelih Halal Indonesia (Juleha) dan Launching Aplikasi Juleha se Indonesia di Alun-alun Kota Bangkalan, Kamis (30/6/2022). 

TRIBUNMADURA.COM - Berikut ini biodata dan profil Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron yang kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi .

Statusnya sebagai tersangka diungkap oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata yang menyebut Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron terlibat dalam dugaan kasus suap hasil asesmen lelang jabatan dan perkara lain.

Hal ini diungkap setelah KPK menggeledah sejumlah tempat di Pemkab dan rumah dinas Bupati Bangkalan.

Menariknya, dengan ditetapkannya Abdul Latif Amin Imron sebagai tersangka oleh KPK, maka dia menyusul almarhum kakaknya, Fuad Amin yang juga mantan Bupati Bangkalan, yang juga ditangkap KPK.

Saat masih hidup, Fuad Amin narapidana kasus suap dan pencucian uang. Dia meninggal di Rumah Sakit Sutomo Surabaya, Jawa Timur, pada 16 September 2019 pada usia 71 tahun .

Ketika meninggal, Fuad Amin masih menjalani masa hukuman 13 tahun penjara akibat kasus suap dan pencucian uang.

Baca juga: BREAKING NEWS - Pimpinan KPK Sebut Bupati Bangkalan Jadi Tersangka KPK, Kini Dicekal

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

“Oh, sebetulnya enggak hanya lelang jabatan,” kata Alex saat ditemui awak media di gedung Merah Putih KPK, Jumat (28/10/2022).

Menurut Alex, penyidik bisa saja menemukan kasus lain seperti pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron (kiri) bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras (tengah) dan Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin ketika berada di lokasi yang diproyeksikan untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan, Desa Tolbuk, Kecamatan Klampis, Senin (24/10/2022)
Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron (kiri) bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras (tengah) dan Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin ketika berada di lokasi yang diproyeksikan untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan, Desa Tolbuk, Kecamatan Klampis, Senin (24/10/2022) (TribunMadura.com/Ahmad Faisol)

Kasus lain yang mungkin bisa ditemukan adalah dugaan korupsi terkait penerbitan perizinan.

“Kan umumnya seperti itu ya. Dulu di (kasus) Probolinggo jual beli jabatan Plt Kades. Setelah kita dalami kan banyak,” ujar Alex.

Alex mengatakan, KPK telah mengajukan permintaan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk menerbitkan pencegahan supaya Abdul Latif tidak bisa bepergian ke luar negeri.

Profil Abdul Latif Amin Imron

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved