Berita Madura
Pemkab Sampang Berikan Toleransi Berjualan di Zona Bebas PKL Demi Pemulihan Ekonomi
Dalam waktu dekat ini para PKL akan direlokasi ke area sisi Timur dan Barat dari Alun-Alun Trunojoyo Sampang yang kini masih proses pembangunannya.
Penulis: Hanggara Pratama | Editor: Aqwamit Torik
lihat foto
Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama
TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Segala upaya demi memulihkan perekonomian masyarakat pasca Pandemi Covid-19 terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura.
Tidak tanggung-tanggung, bahkan membiarkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) membuka lapaknya di pinggir Jalan Wijaya Kusuma Kecamatan Sampang sebelah selatan.
Padahal, area tersebut merupakan bebas PKL mengingat lokasinya bertempat di depan Pendopo Trunojoyo Sampang.
Baca juga: Pemkab Sampang Andalkan Pelatihan Kerja Demi Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi Covid-19
Informasi lengkap dan menarik lainnya Berita Madura dan Berita Sampang di GoogleNews TribunMadura.com
Pantauan di lokasi, area tersebut memiliki tingkat keramaiannya lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi lainnya karena tempat berkumpulnya para muda-mudi, apalagi di malam Minggu.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Sampang Suhartini Kaptiati mengatakan bahwa memang membiarkan PKL berjualan di zona bebas PKL merupakan kebijakan dari Bupati Sampang H Slamet Junaidi.
"Pada dasarnya, Bapak Bupati memang selama ini memberikan toleransi kepada PKL mempersilahkan berjualan di depan Pendopo untuk pemulihan perekonomian setelah Sampang dilanda pandemi Covid-19," ujarnya.
Akan tetapi, dalam waktu dekat ini para PKL akan direlokasi ke area sisi Timur dan Barat dari Alun-Alun Trunojoyo Sampang yang kini masih proses pembangunannya.
"Tempat yang baru masih di Jalan Wijaya Kusuma, jadi keberadaan PKL hanya di geser ke sisi Timur dan Barat, sedangkan saat ini kan berada di sisi selatan, tepatnya di depan Pendopo" terang Suhartini Kaptiati.
Adapun, untuk realisasinya sendiri pihaknya kini masih menyusun persiapan, berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya sehingga masih belum menentukan jadwal.
"Sebenarnya sudah ada pemetaan tinggal pelaksanaannya dan tentunya saat pelaksanaan akan melibatkan DLH dan Satpol PP," pungkasnya.
