Bupati Bangkalan Ditangkap KPK

KPK Tangkap Bupati Bangkalan, Wabup Akui Tak Bisa Membantu: ini Sudah Ranah Pribadi

Wakil Bupati Bangkalan, Mohno akui tak bisa berbuat apa-apa saat Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron ditangkap KPK, terungkap sebabnya

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com
Abdul Latif Amin Imron, Bupati Bangkalan yang kini tersandung dugaan kasus korupsi dan menjadi tersangka KPK 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Keprihatinan mendalam diungkapkan Wakil Bupati Bangkalan, Drs Mohni, MM atas penangkapan Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) bersama lima Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) oleh Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (7/12/2022) petang.

Hal itu disampaikan Mohni di sela menghadiri kegiatan Kolaborasi Pengawasan Desa ‘Workshop’ Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan’ di Aula Pratanu Pemkab Bangkalan, Kamis (8/12/2022).

“Kalau menyangkut masalah hukum, ini sudah ranah pribadi. Jadi sepertinya kalau dari sisi hukum kami tidak bisa membantu,” ungkap Mohni didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangkalan, Agus Sugianto Zain.

Baca juga: Bupati Bangkalan Ditangkap KPK, Wabup Ikut Prihatin Sebut Pemkab Tetap Layani Masyarakat dengan Baik

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

KPK membawa Bupati Ra Latif beserta kelima Kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangkalan ke Jakarta setelah dilakukan pemeriksaan di Polda Jatim.

Pemeriksaan tersebut melengkapi rangkaian pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya yang dimulai sejak Juni 2022.

Kelima Kepala OPD itu yakni Kepala Dinas PUPR, Wildan Yulianto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Mustakim, Kepala BKPSDA, Agus Eka Leande, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Salman Hidayat, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hosin Jamili.

KPK kemudian menetapkan tersangka terhadap Bupati Ra Latif beserta kelima Kepala OPD itu pada Oktober 2022.

Namun pihak Tim Penyidik KPK tidak langsung menangkap Ra Latif beserta kelima anak buahnya.

Terhadap keenam tersangka itu, KPK kemudian meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melarang mereka bepergian ke luar negeri.

Dalam siaran persnya dari Gedung KPK Jakarta, Ketua KPK Firly Bahuri, Rabu (7/12/2022) malam, Bupati Ra Latif ditetapkan tersangka atas kasus dugaan suap jual beli jabatan dan pengaturan proyek di seluruh dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Firly menyebutkan, total uang yang diterima Ra Latif dua kasus itu diduga mencapai senilai Rp 5,3 miliar yang diterima melalui orang kepercayaannya sejak Ra Latif menjabat sebagai Bupati Bangkalan periode 2018-2023.

Wabup Mohni menyatakan, karena sudah tersangkut hukum maka Bupati Ra Latif sudah tidak ada kaitannya dengan kegiatan kedinasan.

Karena itu, seluruh tanda tangan yang diperlukan nantinya pasti akan didelegasikan kepada siapa yang ditunjuk.

“Kami mengikuti saja prosedur apa yang menjadi keputusan KPK. Karena ini bukan kasus yang menimpa lembaga, terserah kepada yang 5 orang itu (Kepala OPD). Apakah akan menunjuk penasehat hukum secara bersama-sama atau sendiri-sendiri?. Kami belum mendapat informasi dari keluarga masing-masing,” pungkas Mohni.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved