Bupati Bangkalan Ditangkap KPK, Wabup Ikut Prihatin Sebut Pemkab Tetap Layani Masyarakat dengan Baik

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengamankan Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) bersama lima Kelapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan, Rabu (7/12/2022).

Kelima Kepala OPD itu yakni Kepala Dinas PUPR, Wildan Yulianto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Mustakim, Kepala BKPSDA, Agus Eka Leande, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Salman Hidayat, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hosin Jamili.

Ra Latif bersama kelimanya dilayar ke Jakarta usai menjalani serangkaian pemeriksaan di Polda Jatim. Beberapa jam kemudian, Ketua KPK Firly Bahuri menggelar siaran pers dari Gedung KPK di Jakarta dengan menghadirkan Bupati Ra Latif bersama kelima Kepala OPD.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Bangkalan, Drs Mohni, MM memastikan dan menjamin menjamin roda pemerintahan, khususnya menyangkut pelayanan kepada masyarakat akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang berjalan selama ini karena telah tersistem sesuai dengan tupoksi masing-masing pada dinas pelayanan tersebut.

“Saya atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangkalan ikut prihatin. Kami merasakan keprihatinan itu atas kejadian yang menimpa kepala daerah atau Bapak Bupati serta beberapa pimpinan OPD seperti yang telah kita ketahui bersama rilis yang disampaikan KPK,” ungkap Mohni didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangkalan, Agus Sugianto Zain, Kamis (8/12/2022).  

Baca juga: Bupati Bangkalan Abdul Latif Terlibat Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan, Pilih Bungkam saat Tiba di KPK

Jaminan pemerintahan dan layanan publik tetap berjalan dipastikan Mohni dengan menginstruksikan kepada seluruh jajaran mulai dari di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga pemerintahan tingkat desa.

Informasi lengkap dan menarik lainnya Berita Madura dan Berita Bangkalan hanya di GoogleNews TribunMadura.com

“Kami meminta tetap melayani kepentingan masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Khususnya pelayanan publik,” pungkas mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan itu.