Berita Sampang

Pemuda Pajeruan Datangi DPRD Sampang, Luruskan Isu dan Tantang Audit Transparansi Desa

Suasana kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura mendadak ramai, Senin (13/10/2025).

Penulis: Hanggara Pratama | Editor: Januar
TribunMadura.com/ Hanggara
SUASANA TEGANG : Puluhan pemuda asal Desa Pajeruan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura bersama pemuda dari Desa Komis dan Palenggiyen saat audensi di kantor DPRD Sampang, Senin (13/10/2025). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG – Suasana kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura mendadak ramai, Senin (13/10/2025).

Puluhan pemuda asal Desa Pajeruan, Kecamatan Kedungdung, Sampang datang berbondong-bondong untuk menggelar audiensi dengan para wakil rakyat.

Kedatangan mereka bukan untuk berdemo, melainkan untuk meluruskan informasi yang dianggap menyesatkan terkait kondisi pemerintahan di desa mereka.

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh anggota DPRD Sampang dan perwakilan pemuda dari Desa Komis serta Desa Palenggiyen.

Pertemuan berlangsung di aula besar kantor dewan dengan suasana yang tertib namun tegas.

Koordinator pemuda Desa Pajeruan, Slamet, mengatakan bahwa audiensi ini merupakan reaksi atas pertemuan sebelumnya yang dilakukan oleh kelompok yang mengaku sebagai warga Desa Pajeruan dengan legislatif soal pemecatan perangkat desa.

"Kami datang untuk meluruskan. Orang-orang yang kemarin mengatasnamakan warga Pajeruan itu bukan warga asli. Mereka tidak tahu kondisi sebenarnya di lapangan," ujarnya.

Menurut Slamet, audiensi sebelumnya justru membuat masyarakat resah dan sempat mengganggu stabilitas pelayanan di tingkat desa.

Dia menilai pemerintahan desa saat ini sudah cukup transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah desa kami sudah bekerja dengan baik. Pelayanan cepat, pembangunan berjalan, dan masyarakat mulai merasakan dampaknya," ungkapnya.

Para pemuda juga mendesak DPRD Sampang untuk menyurati Inspektorat Kabupaten Sampang agar dilakukan audit resmi terhadap penggunaan dana desa setempat.

Langkah itu, kata Slamet, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk dukungan terhadap keterbukaan pemerintahan.

"Audit penting supaya semuanya jelas. Ini bukan soal pro atau kontra, tapi soal memastikan keuangan desa benar-benar dikelola untuk kepentingan masyarakat,” terangnya.

Slamet turut menyinggung sejumlah perubahan positif yang telah dirasakan warga, termasuk pemindahan kantor desa ke lokasi baru yang lebih mudah dijangkau masyarakat dari wilayah utara.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved