Pemkab Sampang Genjot Pajak Daerah, Realisasi Capai Rp42 Miliar Tapi Masih Ada PR Besar

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun ini mulai menunjukkan hasil, Rabu (8/10/2025).

Hingga akhir Agustus 2025, pendapatan pajak daerah menembus Rp42,24 miliar atau 63,60 persen dari target tahunan sebesar Rp66,42 miliar.

Meski tren penerimaan meningkat dibanding tahun lalu yang pada periode sama hanya Rp37,48 miliar, sejumlah sektor masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) serius bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) setempat.

"Trennya positif, tapi belum semua sektor bergerak optimal. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) misalnya, baru tercapai 15,58 persen atau sekitar Rp1,16 miliar dari target Rp7,5 miliar," kata Kabid Pendapatan BPPKAD Sampang, Moh Heldiyas Setya Risanto.

Sebaliknya, sektor Pajak Air Tanah justru mencatat prestasi luar biasa dengan realisasi 112,26 persen, melampaui target tahunan.

Disusul Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan capaian 77,52 persen, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp15,54 miliar atau 63,09 persen.

Heldiyas menegaskan, pihaknya tidak akan berpuas diri dengan capaian sementara ini.

Berbagai langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak terus dilakukan, termasuk memperkuat basis data wajib pajak serta mendorong sistem pembayaran digital agar lebih efisien dan transparan.

"Kami terus meningkatkan pengawasan lapangan dan memperbarui data wajib pajak," terangnya.

"Sistem pembayaran digital juga kami optimalkan supaya masyarakat lebih mudah dan nyaman dalam memenuhi kewajibannya," imbuhnya.

BPPKAD menilai, peningkatan pendapatan pajak bukan sekadar urusan angka di neraca keuangan, melainkan bagian dari upaya memastikan setiap rupiah pajak kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan nyata.

"Pajak adalah napas pembangunan, semakin kuat penerimaan pajak, semakin besar pula ruang pemerintah untuk mempercepat pelayanan publik," tuturnya.

Dengan empat bulan tersisa hingga akhir tahun, Pemkab Sampang berkomitmen menutup 2025 dengan kinerja pajak yang optimal.

Fokus diarahkan pada percepatan sektor dengan realisasi rendah, sambil memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.

 
 
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com