Komisi A DPRD Jatim Sebut Madura Layak Punya Pembangkit Energi, Listrik Masyarakat Masih Belum Layak

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Di tengah kebijakan manajemen beban atau pemadaman bergilir sebagai dampak terganggunya pasokan listrik ke Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, gelombang desakan agar Pulau Madura segera memiliki pembangkit listrik semakin menguat. Kali ini datang dari anggota Komisi A DPRD Jatim Dapil Madura, Mohammad Aziz, Kamis (16/2/2023).   

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Bangkalan itu, hak masyarakat Madura untuk mendapatkan aliran listrik sebagai kebutuhan dasar hingga sejauh ini belum bisa dikatakan layak.

“Madura mempunyai 7 blok migas (minyak dan gas), kita menyumbangkan pasokan migas yang begitu luar biasa. Tetapi kebutuhan mendasar masyarakat Madura soal energi dalam hal ini listrik, tidak layak,” tegas Aziz kepad Tribun Madura.  

Berdasarkan Data Produksi Migas Nasional 2022, Provinsi Jatim menjadi lumbung energi nasional.

Produksi minyak bumi Jatim sebesar 225 ribu Barrel Oil Per Day (BOPD) atau lebih dari sepertiga produksi minyak nasional yang mencapai 650 ribu BOPD. Dari total produksi minyak bumi Jatim itu, Madura dengan 7 blok offshore migas menghasilkan lebih dari separuh produksi minyak Jatim.    

Baca juga: PLN Lakukan Observasi Cegah Gangguan Listrik Terulang di Madura, DPRD Bangkalan Apresiasi

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

Aziz menegaskan, data tersebut bertolak belakang dengan kondisi ketersediaan pasokan listrik di Pulau Madura. Hingga sejauh ini, masih banyak rumah, banyak kampung, banyak wilayah di Madura belum teraliri listrik secara proper atau secara layak.

“Kami akan terus mendorong agar segera dieksekusi oleh para pemangku kebijakan, yakni Madura punya pembangkit listrik sendiri. Hari ini kita bicara aspek kebutuhan dasar, hak rakyat, hak masyarakat untuk mendapatkan aliran listrik secara layak,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pemandangan kabel-kabel listrik hanya ditopang dengan tiang berbahan dari sebilah bambu atau yang dikenal istilah tol-tolan masih banyak dijumpai di pelosok kampung di Pulau Madura.

Selain itu, lanjut politisi kelahiran Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan itu, jebolnya transmisi listrik hingga dua kali ke Pulau Madura dalam setahun membuktikan ketidak handalan transmisi kabel melalui Jembatan Suramadu.

“Pasokan energi listrik yang handal melalui pembangkit listrik sudah mutlak dibutuhkan masyarakat Madura. Kejadian dua kali dalam setahun merupakan resiko yang bisa terjadi kapan saja. Berapa kerugian yang dialami PLN untuk recovery, belum lagi kerugian luar biasa masyarakat Madura,” jelasnya.

Sekedar diketahui, sistem kelistrikan di Pulau Madura saat ini ditopang melalui dua sirkuit; Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV Sirkit I Ujung-Bangkalan dan SKTT 150 kV Sirkit 2 Kenjeran-Bangkalan melalui Jembatan Suramadu. Saat ini, PLN tengah membangun Sirkit 3 yang diproyeksikan rampung pada akhir Maret 2023.

Pasokan daya listrik ke Pulau Madura terganggu setelah terjadi gangguan pada SKTT 150 kV Sirkit 1 Ujung-Bangkalan, Jumat (3/2/2023) sekitar pukul 15.13 WIB. Pemadaman bergilir secara bertahap per 3 jam diberlakukan hingga berakhir setelah PLN berhasil merampungkan 100 persen perbaikan pada Senin (13/2/2023).

Kendati demikian, pihak PLN tidak berpuas diri. Observasi dilakukan terhadap jalur transmisi yang lain, yakni SKTT 150 kV Sirkit 2 Kenjeran-Bangkalan karena diduga berpotensi terjadi gangguan. Seperti halnya gangguan di Sirkit 1 Ujung-Bangkalan. Selama kegiatan observasi, padam bergilir bertahap per 3 jam kembali dilakukan hingga saat ini.

Kondisi-kondisi tersebut memantik kekhawatiran di benak Aziz. Peristiwa blackout atau padam listrik di Pulau Madura di tahun 1999 silam menjadi bukti bahwa pasokan listrik ke Madura dengan mengandalkan transmisi kabel terbukti rentan resiko.