Program UHC di Sumenep Lancar, Kadinkes Sebut Setiap Hari 200 Orang Terdaftar di Puskesmas

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Program cakupan kesehatan universal (UHC/ Universal Health Coverage) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep Madura hingga saat ini berjalan lancar dan diminati.

Data yang tercatat di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep, sedikitnya 200 orang pasien terdaftar di Puskesmas setiap harinya.

Pemkab Sumenep telah memberlakukan program Universal Health Coverage (UHC) tersebut terhitung sejak tanggal 7 November 2022 lalu.

Program tersebut sebagai salah satu sistem penjaminan kesehatan untuk memastikan semua penduduk mendapatkan layanan kesehatan dengan baik.

Baca juga: Anggota DPRD Pamekasan Nilai Program UHC Anugerah Buat Masyarakat dan Selaras dengan Program Bupati

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

"Kami sangat mengapresiasi dan mendukung program UHC ini, setiap hari petugas kesehatan dari Puskesmas menginput data dan di laporkan kepada Dinas kesehatan Sumenep. Ada sekitar 200 orang yang di daftarkan dari setiap Puskesmas," tutur Kepala Dinkes P2KB Sumenep, Agus Mulyono pada Jumat (24/2/2023).

Program UHC ini lanjutnya, untuk mempermudah masyarakat untuk berobat ke setiap Fasikitas Kesehatan (Faskes) yang ada di Kabupaten Sumenep secara gratis, baik daratan dan kepulauan.

"Program UHC merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan dan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sumenep. Masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan di setiap Faskes secara gratis dengan cukup menunjukkan KTP," kata Agus Mulyono.

Melalui program ini lanjutnya, maka tidak ada lagi warga Sumenep yang tertolak di setiap puskesmas, klinik atau di rumah sakit karena tidak punya biaya. Karena semuanya sudah gratis dibiayai pemerintah.

"Dengan adanya program UHC peningkatan pasien semakin meningkat dan masyarakat tidak ragu untuk berobat ke setiap Faskes. Karena biayanya ditanggung oleh pemerintah," tegasnya.

Bahkan lanjutnya, Agus Mulyono mengaku dalam sebuah layanan persalinan ibu hamil, pemerintah sangat berkomitmen memberikan jaminan kesehatan kepada Ibu dan anak tersebut.

Alasannya, untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan terjadi. Maka pemerintah memberikan jaminan kesehatan kepada ibu dan anak waktu persalinan.

"Menghindari terjadinya peristiwa persalinan, Ibu melahirkan meninggal atau Ibu melahirkan anak meninggal. Maka pemerintah melalui program UHC menjamin biaya kesehatannya,"pungkasnya.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Akis Jazuli mengatakan bahwa dengan adanya program UHC telah terbukti membantu masyarakat yang ingin periksa diri ke berbagai pelayanan kesehatan. Baik pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) maupun rumah sakit lainnya.

"Adanya program UHC animo masyarakat itu positif, arena yang awalnya mungkin tidak punya BPJS atau masih terkendala urusan pelayanan seperti SPM. Maka sekarang sudah terfasilitasi dengan adanya UHC itu," tuturnya.