BREAKING NEWS : Ribuan Nakes di Pamekasan Demo di DPRD, Tolak RUU Kesehatan

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian 

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Ribuan tenaga kesehatan (Nakes) demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura, Senin (8/5/2023).

Mereka menyuarakan penolakan perihal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law.

Terdata sebanyak 1360 nakes yang ikut demonstrasi kali ini.

Rinciannya 100 nakes dari organisasi IDI, 700 nakes dari organisasi PPNI, 555 bidan, 80 IAI dan 28 PDGI.

Nakes yang turun ke jalan hari ini merupakan gabungan dari 5 organisasi profesi kesehatan yang terdiri dari IDI, PDGI, PPNI, IBI, dan IAI.

Baca juga: 1300 Nakes Akan Kepung Kantor DPRD Pamekasan, Layanan Kesehatan Dihentikan, Tolak RUU Kesehatan

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com

Mereka tampak kompak mengenakan pakaian putih yang dilekati pita hitam sebagai tanda penolakan terhadap RUU Kesehatan tersebut.

Orator Demonstrasi, dr. Tri Susandhi Juliarto mengatakan, seluruh organisasi profesi kesehatan di Pamekasan sepakat menolak pembahasan RUU Kesehatan (Omnibus Law).

Penuturan Ketua IDI Cabang Pamekasan itu, Undang - Undang Kesehatan yang saat ini eksis, telah mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai prioritas, melibatkan negara melalui peran pemerintah dan dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh tenaga kesehatan yang profesional.

Ia menilai, seluruh UU terkait kesehatan yang saat ini eksis, telah dengan baik mengatur segala hal mulai dari definisi profesi, asas, tujuan, tugas, wewenang, regulasi praktik, kolegium, konsil hingga pengembangan, pembinaan dan pengawasan anggota dalam pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sehingga, lanjut dia, bila terjadi perampingan UU justru merupakan kemuduran regulasi.

Pengamatan Tri, selama ini tidak ada masalah dalam hal penerapan aturan kesehatan yang termaktub dalam UU yang saat ini masih eksis sebagai pilar-pilar regulasi bidang kesehatan.

"Tidak ada urgensi yang mengharuskan pemerintah membuat regulasi baru dalam bentuk RUU Kesehatan Omnibus Law," teriaknya di hadapan perwakilan anggota DPRD Pamekasan yang menemui.

Baca juga: Pemkab Pamekasan Siagakan 16 Nakes PCC, Layani Pemudik yang Alami Masalah Kesehatan Selama 2 Pekan

Pendapat Tri, konsep RUU Kesehatan Omnibus Law sangat berisiko pada pencabutan UU lain yang selama ini telah menjadi energi dan payung hukum setiap profesi dalam bidang kesehatan.

Ia juga menilai konsep RUU Kesehatan yang saat ini tengah dibahas pemerintah dengan DPR RI akan melemahkan eksistensi organisasi profesi.

"Konsep Omnibus Law berisiko melemahkan sanksi etik anggota organisasi seperti yang tercantum dalam pasal 321 yang belum mengkomodir keterlibatan organisasi profesi," paparnya.

Tri bersama semua Nakes se-Pamekasan lantang menolak pembahasan RUU Kesehatan itu dalam Prolegnas.

Ia mohon dukungan seluruh anggota DPR dan pemerintah untuk mempertahankan eksistensi dari 9 UU.

Meliputi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Kebidanan Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

Ia juga menyarankan pemerintah menambahkan hal-hal yang dianggap perlu dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan tanpa harus mencabut UU pada poin nomor 2 jika sangat diperlukan dalam regulasi kesehatan.

"Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi bahan pertimbangan," harapnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam menyampaikan terima kasih terhadap ribuan Nakes yang lantang menolak RUU Kesehatan ini dan jadi garda terdepan.

Penilaian dia, selama ini para dokter dan nakes telah berkontribusi untuk negeri dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Pihaknya mewakili 45 anggota DPRD Pamekasan menerima seluruh tuntutan para Nakes itu untuk dilanjutkan ke DPR RI.

"Biarlah DPR RI nanti manyaksikan bahwa di Pamekasan, kami seluruh anggota DPRD bergandengan tangan dengan semua Nakes untuk menuntut keadilan bagi seluruh kesehatan warga Pamekasan," kata Umam.

Politikus PKB ini berjanji akan mengawal aspirasi dari para Nakes Pamekasan tersebut dalam tempo sesingkat-singkatnya.

"Seluruh aspirasi nakes Pamekasan ini akan segera kami sampaikan ke DPR RI," janjinya.