Kekerasan Perempuan di Sampang Meningkat Setiap Tahunnya, Mahasiswa Gruduk Kantor DPRD

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama 

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg), Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Sampang (Formasa) di Kabupaten Sampang, Madura menggruduk kantor DPRD setempat, Senin (22/5/2023).

Mereka menggelar aksi demo atas kinerja anggota DPRD Sampang selama ini sebab angka kasus kekerasan perempuan diMereka menggelar aksi demo atas kinerja anggota DPRD Sampang selama ini sebab angka kasus kekerasan perempuan di daerah bertajuk Bumi Bahari dinilai cukup tinggi beberapa tahun belakangan ini.

Pantauan di lokasi, para demonstran memulai aksi dari depan Kantor Pemkab Sampang, kemudian menyisiri jalan Jamaluddin, melewati depan Mapolres Sampang dan berhenti di Kantor DPRD dengan dilengkapi atribut demo.

Salah satu orator Formasa Zahratul Laila mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah besar yang belum bisa diatasi oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Sampang. 

"Berdasarkan dari data yang tercatat sejak tahun 2020-2023 kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat," ujarnya.

Baca juga: Kisah Air 7 Sumur di Sampang yang Dipercaya Warga Sekitar Dapat Sembuhkan Penyakit, Kini Tak Terawat

Disebutkan, pada 2020 terdapat 7 kasus persetubuhan dan 6 kasus pencabulan, dan 2021 ada 12 kasus persetubuhan dan 6 kasus pencabulan.

Kemudian pada 2022 terdapat 13 kasus persetubuhan dan 6 kasus pencabulan, serta pada awal tahun 2023 terdapat 1 kasus pencabulan.

"Saya sebagai perempuan sangat prihatin dengan kondisi kekerasan perempuan di Sampang, bahkan pernah juga terjadi di lingkungan Dinas Sosial yang korbannya seorang ODGJ tetapi sampai detik ini tidak ditemukan pelakunya," terangnya.

Parahnya lagi, terdapat kasus korbannya masih13 tahun dirudapaksa oleh 9 pria, namun hanya ada sebagian pelaku yang berhasil diamankan.

Itupun kata Zahratul Laila diduga salah satu pelaku sudah ada yang dibebaskan, padahal belum satu tahun.

"Dari banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan ini, kami belum pernah mendengar sebuah sikap dari DPRD Sampang secara kelembagaan membela hak-hak korban," tegasnya.

Dengan begitu, dirinya menuntut kepada DPRD Sampang untuk mengawal kasus-kasus kekerasan perempuan di Sampang, terutama kasus kekerasan ODGJ (perempuan) dan gadis 13 tahun oleh 9 pelaku.

"Kedatangan kami bukan untuk eksistensi, tapi mempertanyakan tanggung jawab anggota DPRD selaku wakil rakyat," pungkasnya.