Terkait Penyaluran BLT DBHCHT 2023, Komisi IV DPRD Sumenep Akis Jazuli Ingatkan Harus Tepat Sasaran

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahun 2023 tetap menjadi atensi pengawasan langsung dari anggota DPRD Sumenep.

Bahkan, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Akis Jazuli mewarning agar dana bantuan tersebut tepat guna dan juga tepat sasaran.

"BLT DBHCHT yang melekat di Dinas Sosial (Disos) harus dipastikan tersalurkan kepada penerima manfaat. Hal itu sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang sudah ada," tutur Akis Jazuli.

Menurutnya, dana BLT DBHCHT tersebut sudah dianggarkan setiap tahun dan bahlan penerimanya juga harus pasti sesuai dengan kriteria.

Baca juga: PK Moeldoko Soal Kepengurusan Partai Demokrat Ditolak MA, Amar Putusan: Tolak

Salah satunya, petani atau buruh tani buruh rokok dan sejenisnya.

"Istilahnya harus dipastikan sudah dilakukan verifikasi data sesuai dengan regulasi yang ada," katanya.

Politisi Partai Nasdem ini mengungkapkan, pihaknya tidak ingin mendengar ada riak-riak terkait protes penerima BLT DBHCHT ini. Yakni, harus dilakukan validasi secara maskimal.

“Validasi secara benar dan akurat, biar tidak ada masalah,” tuturnya.

Politisi Partai NasDem Sumenep itu mengungkapkan, bahwa bantuan tersebut juga harus tepat jumlah penerimanya.

Baca juga: Sandiaga Uno Gabung PPP, Bakal Jadi Representasi Anak Muda dan Perolehan Suara Positif untuk Partai

Yakni, volumen nominal dana yang diterima harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sehingga, manfaatnya terukur kepada penerima.

"Karena tahun- tahun sebelumnya ada ramai dugaan pemotongan di beberapa tempat. Sehingga, tidak menerima utuh. Makanya, tahun ini juga jangan sampai itu terjadi," harapnya.

Untuk itu kata Akis Jazuli. Pihaknya meminta penyaluran bantuan DBHCHT itu harus mengikuti aturan yang sudah ada.

"Kami tidak ingin bantuan ini menjadi bancaan oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi, validasi penerima harus dilakukan, termasuk pengawasan dalam penyaluran," katanya.

Baca Berita Madura lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com