DPRD Sumenep Dorong APBD 2024 Prioritaskan Infrastruktur, Masalah Jalan Jadi Sorotan

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - DPRD Kabupaten Sumenep, Madura mendorong belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 untuk diprioritaskan infrastruktur.

Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPRD Sumenep, M. Ramzi mengatakan bahwa masalah infrastruktur tahun 2023 ini terus mengemuka. 

Menurutnya, banyak berita di media massa yang mengungkap masalah jalan. salah satunya seperti di wilayah kepulauan, perbaikan jalan dengan biaya dari masyarakat. 

Terkini kata M. Ramzi, juga masalah jalan di daratan seperti yang ada di Desa Gapura Tengah dan Desa Tamidung juga menjadi sorotan.

Semua persoalan jalan itu menandakan, bahwa kebutuhan yang sangat mendesak bagi Masyarakat Sumenep yakni infrastruktur, terutama pembangunan jalan. Baik di kepulauan maupun wilayah daratan.

Baca juga: Berkunjung ke Sumenep, Gubernur Jatim Khofifah Resmikan PLTS Atap 10.000 Watt di Ponpes Al-Amien

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

"Isu masalah jalan, baik di daratan maupun wilayah kepulauan dalam tahun ini cukup mengemuka. Kami akan mendorong bagaimana belanja APBD Tahun Anggaran 2024 nanti bisa lebih banyak untuk prioritaskan infrastruktur," tutur M. Ramzi, Kamis (24/8/2023).

Ketua DPC Hanura Sumenep ini menambahkan, setiap reses atau serap aspirasi yang dilaksanakan wakil rakyat ini harapan masyarakat didominasi masalah infrastruktur. Maka anggaran untuk infrastruktur harus diprioritaskan.

Pihaknya mengakui, untuk memperbaiki jalan rusak di wikayah Sumenep ini memang tidak bisa sekaligus, karena  APBD Sumenep tidak mampu. 

"Tapi setidaknya dengan memprioritaskan jalan dalam belanja APBD akan mengurangi ketimpangan jalan rusak yang ada," katanya.

Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa IsIam ​​Indonesia (PMII) Jakarta ini menjelaskan, infrastruktur seperti pembangunan jalan memiliki dampak yang luar biasa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. 

Tidak hanya itu kata Ramzi, infrastruktur juga sangat dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan.

Karena itu lanjutnya, masyarakat sederhana menilai keberhasilan pemerintah, jika infrastrukturnya bagus, pemerintah sudah dianggap berhasil. 

Sebaliknya, fasilitas kesehatan, pendidikan tidak bagus, masyarakat akan menilai gagal. 

"Artinya tolak ukur keberhasilan pemerintah dilihat dari pembangunan infrastrukturnya," pungkasnya.