Entaskan Stunting Tahun 2023, Program CPP di Sumenep Resmi Diluncurkan ke Masyarakat

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Ketua TP PKK Kabupaten Sumenep, Nia Kurnia Fauzi hadir langsung dalam kegiatan launching penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2023.

Penyaluran CPP dalam rangka mengentaskan angka stunting di Kabupaten Sumenep ini berlangsung di Balai Desa Paberasan, Kecamatan Kota pada Senin (16/10/2023).

Hadir dalam acara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep Arif Firmanto, Ketua AKD Kabupaten Sumenep, Kades Paberasan, Direktur ID Food, dan tokoh Masyarakat.

Nia Kurnia Fauzi dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi pada semua pihak, yang telah mensukseskan kegiatan penyaluran CPP Tahun 2023 tersebut.

Karena sampai saat ini, isu stunting masih menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bahkan dengan tingginya angka stunting mendorong dirinya untuk tetap bekerja keras dan bersama-sama dalam pengentasan stunting.

"Penurunan angka stunting harus tetap dilakukan, karena ini sangat berpengaruh pada indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM)," tegas Nia Kurnia Fauzi.

Baca juga: Ketua TP PKK Kabupaten Sumenep Sebut 1000 Hari Pertama Kehidupan Efektif Cegah Stunting

Bahkan lanjutnya, sesuai arahan Bapak Presiden RI untuk target penurunan angka stunting di Sumenep harus mencapai 14 persen pada Tahum 2024 mendatang.

Dengan gerakan pemerintah daerah dalam menyerahkan bantuan CPP tersebut tambahnya, harus didukung dan disambut dengan baik dalam rangka masalah stunting di Sumenep dapat diminimalisir.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep ini menyebutkan, bahwa alokasi bantuam untuk keluarga resiko stunting (KRS) tahap dua ini sebanyak 7.713 keluarga atau penerima. Dan pada tahap satubtelah disalurkan sebesar 27.163 keluarga atau penerima.

"Untuk Desa Paberasan jumlahnya 77 keluarga penerima atau meningkat sebanyak 18 keluarga," sebutnya.

Bantuan ini kata Nia Kurnia Fauzi dangatlah penting dan tepat, karena dalam KRS ini ada anggota keluarga dengan kondisi rentan diantaranya balita usia dua tahun, ibu hamil dan calon pengantin.

"Harapannya, terpenuhinya kebutuhan Keluarga Resiko Stunting (KRS) terutama pada kelompok rentan, sehingga dapat mencegah terjadinya stunting baru. Serta terbantunya ekonomi keluarga rentan, agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga," harapnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMdadura.com