Parkir Non-Tunai di Surabaya Berlaku 1 Februari, Cak Eri: Ayo Jujur, Masak Kita Harus Awasi Terus

Apabila pendapatan jukir memang masih di bawah standar pendapatan di Surabaya, Pemkot akan memberikan intervensi lainnya kepada para jukir.

"Dengan kejujuran, kita bisa tahu pendapatan asli."

"Kalau nggak sampai Rp3 juta (tiap jukir), berarti apa (butuh) sentuhan (intervensi pemerintah) lainnya? Kalau sekarang kan kita sama-sama nggak tahu, (jukir) dapat berapa," katanya.

Wali Kota Eri mengutip laporan Dinas Perhubungan Surabaya menyebut masyarakat menyambut baik terobosan ini. Sekalipun, ada pihak-pihak yang masih menolak.

"Penduduk Surabaya ini 3 juta (jiwa). Terus kalau 100 orang nggak setuju, kita nurut yang 100? Ayolah. Dengan non-tunai kita bisa berlatih dengan kejujuran,"katanya.

Selain sosialisasi kepada para jukir, pihaknya juga meminta masyarakat untuk tidak membayar secara tunai.

"Ayo jujur. Masak kita harus awasi terus? Saya mengajak warga untuk sama-sama memberikan pendidikan dengan kejujuran," katanya.

Pemkot juga akan memastikan keamanan para jukir dan lepas dari intervensi pihak-pihak tertentu.

"Kita akan melindungi jukir sebab mereka juga bagian dari keluarga besar warga Surabaya," kata pria kelahiran Surabaya ini.

"Saya yakin warga Surabaya bisa berdampingan, golek mangan bareng, nggak onok jagoan, iso ditoto bareng (mencari makan bersama, nggak ada jagoan, bisa ditata bersama)."

"Ayo golek mangan, iso ngerasakne kelebihan Kota Surabaya (Ayo cari makan bersama-sama, bisa merasakan kelebihan kotanya)," tandas Wali Kota Eri.

Ada beberapa teknis pembayaran secara non-tunai nantinya.

Di antaranya, tapping di parkir meter, pembayaran dengan QRIS, hingga pembayaran dengan voucher.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya telah meluncurkan pembayaran parkir non-tunai menggunakan voucher di dua titik kawasan sebagai pilot projects.

Dua kawasan tersebut di antaranya Taman Bungkul dan Balai Kota.