Pilkada Serentak 2024, Madura Raya Masuk Wilayah Merah

“Alhamdulillah, kita terus berupa untuk meredam dengan berbagai cara dan pola, serta berbagai pengamanan yang kita laksanakan."

"Sebab Madura Raya ini betul-betul menjadi perhatian kita,” kata Dirmanto.

Selain itu Dirmanto menyinggung adanya banyaknya informasi yang beredar di media sosial (Medsos) yang datang begitu cepat.

Sementara masih terdapat masyarakat dalam menerima informasi itu dengan gampangnya percaya dan mengirim ulang untuk disebarkan.

Sementara tingkat kematangan, kecerdasan terhadap kemampuan dalam mendeteksi informasi yang masuk itu masih lemah.

Diungkapkan, kecepatan informasi itu tidak diimbangi dengan keterampilan dalam menyaring informasi.

Sehingga terkadang, yang unik dan masyarakat menganggap informasi yang diterima itu nyeleneh langsung disebar, tanpa melihat kebenarannya.

Seperti pada pengalaman pada pileg dan pilpres, di Madura Raya ini muncul informasi uang cepat menyebar di medsos, yang menyatakan salah seorang kelompok penyelenggaran pemungutan suara (KPPS) di salah satu desa, dianiaya.

Sehingga TPS itu, pada hari H, masyarakat tidak bisa melaksanakan pencoblosan.

”Nah setelah kami cek dan ditelusuri, informasi penganiayaan terhadap KPPS itu hoaks."

"Sehingga waktu itu, pihaknya mengambil sikap dan langsung menyampaikan ke beberapa wartawan, mengenai informasi bohong itu.

Karena itu, lewat sarasehan  rekan-rekan wartawan yang menjadi salah satu pilar demokrasi diharapkan menjadi penyeimbang dalam penyajian informasi lewat pemberitaan yang akurat, sesuai fakta sebenarnya.

“Ke depan, harapan kami rekan-rekan wartawan menjadi penyeimbang terhadap liarnya pemberitaan di medsos."

"Karena banyak netizen begitu gampangnya setelah menerima informasi tanpa dicek kebenarannya langsung dikirim,” kata Dirmanto.

Sementara dalam kegiatan ini, hadir dua narasumber, yakni Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, Eko Pamuji dan Komisioner KPU Jatim, Miftahur Rozaq.