Seminggu Dilantik, Ketua DPRD Sumenep Didemo Mahasiswa soal Kasus Prostitusi hingga Ijazah Palsu

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Baru seminggu resmi dilantik, Ketua DPRD Sumenep, H Zainal Arifin langsung didemo sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STITA Sumenep pada hari Senin (14/10/2024).

Aktivis mahasiswa ini datang untuk memprotes Ketua DPRD Sumenep yang diduga telah melakukan 'persekusi' terhadap para wanita tuna susila (WTS), hingga dugaan pemalakan.

Tidak hanya itu, mahasiswa juga menyuarakan kasus keterlibatan "oknum anggota DPRD Sumenep soal dugaan ijazah palsu yang menyeret Kades Kangayan sebagai tersangka".

"Kami datag dari PMII STITA, mengutuk keras dugaan persekusi yang dilakukan Ketua DPRD terhadap para WTS," teriak orator massa aksi, Ulil Amsari.

Dugaan persekusi yang dilakukan Ketua DPRD Sumenep lanjutnya, dinilai sangat tidak pantas karena wajah para WTS diumbar ke publik.

"Sangat tidak pantas dipertontonkan di muka umum dan itu dilakukan seorang Ketua DPRD," teriaknya.

Diketahui sebelumnya, Ketua DPRD Sumenep H Zainal Arifin bersama Satpol PP setempat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap sejumlah PSK di wilayah Kecamatan Ambunten pada hari Jumat (6/9/2024).

"Kami mendukung upaya-upaya melakukan penertiban PSK (razia), tapi bukankah itu bukan menjadi kewenangan Ketua DPRD," tegasnya.

"Kalau misalnya melakukan itu, harusnya tidak tebang pilih. Dan para PSK itu juga tidak perlu dipermalukan seperti itu."

"Tidak perlu menyebarkan aib para wanita," teriak Ulil Amsari dalam orasinya.

Pihaknya melanjutkan, informasi yang dirinya terima ada sejumlah hotel diduga jadi tempat esek-esek yang seharusnya juga dirazia oleh Ketua DPRD Sumenep.

"Kalau punya nyali harusnya juga dirazia dong, tapi setelah di Ambunten (razia) tidak ada tindak lanjutnya."

"Apalagi setelah merazia, H. Zainal diduga melakukan pemalakan. Ini harus memberikan klarifikasi," paparnya.

Selain persoalan tersebut, Ulil Amsari juga menyampaikan soal dugaan ijazah palsu yang melibatkan oknum anggota DPRD Sumenep.

Bahkan diperjelas dengan menyebut, bahwa perkara ijazah abal-abal yang memyeret Kades Kangayan jadi tersangka itu diduga ada keterlibatan Wakil Ketua DPRD Sumenep.

"Soal pemalsuan ijazah yang diduga dilakukan oleh wakilnya, yaitu H. Dulsiam."

"Kami ingin itu segera ditindak lanjuti, karena aneh rasanya Ketua DPRD saat dilantik kemaren menyampaikan akan melakukan peningkatan terkait pendidikan," tuturnya.

"Sedangkan wakilnya diduga melakukan pemalsuan ijazah, ini bertentangan antara ketua dan wakil," terangnya.

Hal itu lanjutnya, pihaknya meminta persoalan-persoalan tersebut harus diklarifikasi ke publik.

Massa mahasiswa ini datang membawa poster bertuliskan protes "DPRD bisanya ngurus PSK?, Demi pencitraan rasa kemanusiaan tak lagi dihiraukan" tulisnya.

Selain itu, mereka ini mendesak Ketua DPRD Sumenep meminta maaf ke publik karena diduga telah melakukan persekusi.

Tuntutan selanjutnya, Selain itu, DPRD Sumenep segera membuat Perda Pemberdayaan PSK, tidak sekedar membubarkan dan merazia.

"Jangan sekedar dirazia, pikirkan juga apa yang bisa mereka lakukan setelah tempat prostitusi dibubarkan."

"Buat Perda pemberdayaan PSK, agar mereka bisa berdaya dan berkarya," pintanya.

Karena mereka tidak kunjung ditemui, para mahasiswa pun masuk ke kantor DPRD dan melakukan "sweeping".

Sebab mereka khawatir, para wakil rakyat yang baru saja disumpah dan dilantik itu sengaja bersembunyi dan tidak mau menemui massa aksi.

"Kami ingin memastikan, apakah para wakil rakyat ini benar-benar sedang tugas di luar atau sengaia bersembunyi," katanya.

Setelah mereka melakukan sweeping ke dalam gedung DPRD dan memastikan tidak ada anggota yang bisa menemui, para mahasiswa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

Ikuti berita seputar Sumenep