Respon ASN Soal Isu Gaji 13 dan 14 Dihapus: Itu Sudah Kelewatan!

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menanggapi rumor penghapusan gaji ke-13 dan 14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun ini.

Editor: Taufiq Rochman
Istimewa/TribunMadura.com
ILUSTRASI GAJI 13 PNS - Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menanggapi rumor penghapusan gaji ke-13 dan 14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun ini, Jumat (7/2/2025). Presiden Prabowo Dipastikan Tetap Cairkan Gaji ke-13 dan THR ASN 

TRIBUNMADURA.COM - Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menanggapi rumor penghapusan gaji ke-13 dan 14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun ini.

Kabar mengenai penghentian pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia ramai diperbincangkan di media sosial.

Isu ini mencuat setelah beredarnya pesan berantai di aplikasi WhatsApp yang mengklaim bahwa pemerintah akan menghentikan tunjangan tersebut mulai tahun 2025.

Pesan berantai yang viral di platform media sosial ini menyebutkan bahwa keputusan itu sudah final dan akan berdampak langsung pada seluruh ASN di seluruh Indonesia.

Hal ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat dan ASN, yang khawatir tunjangan yang selama ini dianggap sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka akan dihapuskan.

Seorang ASN bernama Adam (nama samaran) menganggap bahwa wacana itu tidak masuk akal.

Bahkan, dia menyebutnya keterlaluan jika memang nantinya benar-benar tak dibayarkan oleh pemerintah.

Menurut Adam, gaji ke-13 dan THR itu merupakan hak para ASN dan sudah seharusnya negara membayarkannya.

Apalagi, sekarang ini negara juga tidak sedang dalam kondisi krisis moneter atau inflasi parah.

“Kalau sampai tidak dibayar ya terlalu, masa negara tidak sanggup bayar itu. Kecuali negara lagi krisis moneter atau lagi inflasi parah, bisa saja,” ucap dia seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Adam juga menilai berlebihan jika anggaran dari gaji ke-13 dan THR yang tak dibayarkan itu dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis pemerintah.

Padahal, katanya, efisiensi anggaran Rp300 triliun yang telah dilakukan pemerintah itu seharusnya sudah cukup sehingga tidak perlu mengorbankan hak-hak ASN.

“Kalau pertimbangan tidak diberi cuma karena mau dialihkan ke makan bergizi itu sudah kelewatan."

"Demi hal itu harus mengorbankan yang lain, apalagi sekarangkan lagi efisiensi anggaran 300an triliun harusnya cukup. Itu saja tidak ditambah lagi dengan pengurangan gaji,” ungkap dia.

ASN lainnya yang bernama Nina (nama samaran) menyatakan hal yang serupa dengan pernyataan Adam.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved