Komisi I DPRD akan Evaluasi Kelas Jabatan ASN Pemkab Sumenep yang Tidak Sesuai Kualifikasi Akademik

Padahal, dengan keahlian yang dimiliki oleh pegawai tersebut seharusnya ditempatkan di bidang yang relevan agar dapat memberikan kontribusi maksimal.

"Dalam Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2022, beberapa jabatan tertentu sudah tidak lagi dikenal. Maka dari itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menyesuaikan sistem pengisian jabatan agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan pegawai dan institusi," paparnya.

Darul Hasyim Fath menyebutkan, evaluasi kelas jabatan PNS akan diawali dari Sekretariat DPRD Sumenep.

Hal ini dilakukan karena sekretariat tersebut merupakan mitra kerja terdekat, sehingga dapat menjadi contoh bagi instansi lainnya.

Menurutnya, evaluasi ini bertujuan untuk menempatkan ASN sesuai dengan kualifikasi akademiknya, bukan berdasarkan keinginan pribadi pegawai untuk memperoleh jabatan tertentu yang dianggap lebih menguntungkan.

"Kami ingin memastikan bahwa ASN bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, efektivitas kerja dapat meningkat dan sistem administrasi pemerintahan menjadi lebih tertata serta profesional," pintanya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com