Madura Terpopuler: Program MBG di Sumenep Dihentikan hingga Ratusan Honorer Bangkalan Wadul Dewan

TRIBUNMADURA.COM, MADURA- Inilah kumpulan berita Madura Terpopuler, Selasa (18/2/2025).

Dari alasan program Makan Bergizi Gratis di Sumenep dihentikan, hingga ratusan honorer Bangkalan wadul dewan.

1. Alasannya Masih Misterius, Mendadak Program MBG di Sumenep Dihentikan

Tidak ada alasan yang pasti dan jelas, tiba-tiba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Madura dihentikan.

Hal itu disampaikan Plt. Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kecamatan Kota Sumenep Kusniah jika program MBG mulai hari ini, Senin (17/2/2025) sudah tidak dilaksanakan atau distop

"Makan bergizi gratis dihentikan," kata Kusniah pada hari kepada Minggu (16/2/2025).

Program pusat tersebut diketahuinya setelah membaca surat edaran di grup para penerima makan bergizi gratis. Surat edarannya disampaikan melalui grup WhatsApp penerima (MBG).

"Saya tergabung di group itu," katanya.

Kusniah menuturkan, dalam SE tersebut tidak dirinci apa alasan program MBG yang menyasar 2.965 siswa itu dihentikan.

"Hanya disebutkan bahwa ada dinamika yang belum teratasi di internal penyelenggara. Tidak disebutkan alasannya secara perinci. Kami hanya penerima saja, ada dinamika seperti apa kami tidak tahu," terangnya.

Bahkan lanjutnya, dalam surat edaran itu juga tidak disampaikan kapan program makan bergizi gratis itu kembali  dilaksanakan.

"Tidak ada infolagi kapan akan dimulai lagi (MBG)," terangnya.

Untuk diketahui, program MBG itu diluncurkan pada tanggal 13 Januari 2025 lalu.

Pendistribusian program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dari awal ke SDN Pandian I Sumenep tidak ada kendala.

Bahkan, sebelum jam istirahat tiba, menu makan bergizi gratis itu sudah diterima oleh para siswa.

"Kalau dari awal pendistribusian lancar saja dan biasanya jam istirahat sudah sampai," terang Kusniah.

Dionfirmasi terpisah, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Sumenep Mohammad Kholilur Rahman membenarkan, jika program MBG hari ini dihentikan.

"Iya benar," irit Mohammad Kholilur Rahman saat dikinfirmasi pada Senin (17/2/2025).

Pihaknya belum bisa memberikan jawaban yang jelas, apa alasan dihentikan program MBG untuk 18 lembaga pendidikan yang menjadi sasaran di Kecamatan Kota Sumenep ini.

"Ada kendala teknis yang tidak bisa disampaikan," tutupnya.

2. Gaji Kecil Masih Dibebani Iuran BPJS, Ratusan Honorer Bangkalan Wadul Dewan, Ini Tuntutannya

Ratusan orang Aliansi Honorer Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Bangkalan, Jalan Halim Perdana Kusuma, Senin (17/2/2025). 

Sebelum tiba di gedung wakil rakyat, massa honorer lintas organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Bangkalan berkumpul di halaman Stadion Gelora Bangkalan.

Dalam aksinya, massa membentangkan beragam poster bertuliskan nada kritikan, di antaranya ; ‘Honor Tidak Naik Suami Dilarang Naik’, ‘Angkat Kami Menjadi PPPK Paruh Waktu’, ‘Gaji Rp 1.225.000 di bawah UMK masih dipotong BPJS 5 persen; 4 persen dibayar honorer, 1 persen dibayar honorer, 0 persen pemberi kerja (OPD), Sehatkah Anda?’, ‘Cukup Cintaku yang Kandas, Tapi Jangan TPP yang Kau Kandaskan’.

Dalam tuntutannya, Aliansi Honorer Bersatu Kabupaten Bangkalan meliputi ; Sejahterakan para honorer Kabupaten Bangkalan agar upah disetarakan dengan UMK tahun 2025, tuntaskan pengangkatan honorer di Kabupaten Bangkalan menjadi PPPK paruh waktu, Menolak rekrutmen CPNS dan PPPK dari jalur umum sampai para honorer diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

Selanjutnya, menolak kenaikan BPJS Kesehatan untuk para honorer karena upah di bawah UMK yang setiap tahunnya iuran BPJS Kesehatan selalu mengalami kenaikan sesuai UMK, dan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan, Pasal 30 Ayat (1) Iuran Peserta Pekerja Upah (PPU) yaitu sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut : 4 persen dibayar oleh pekerja dan 1 persen dibawah oleh peserta

Massa honorer juga menolak BPJS Ketenagakerjaan untuk para honorer yang seharusnya Pemberi Kerja wajib membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan secara berurutan dengan rincian; sebesar 2 persen dibayarkan pekerja dan 3,7 persen bukan para honorer yang harus membayar penuh iuran tersebut.

3. Terkendala Aturan, Pemkab Sampang Belum Tentutan Jadwal Pilkades 2025

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura merencanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak digelar tahun ini (2025).

Akan tetapi, hingga saat ini jadwal pelaksanaan pilkades serentak belum ditentukan.

Padahal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 23 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMD Sampang Sudarmanto mengatakan bahwa, alasan  pihaknya belum menentukan jadwal pelaksanaan pilkades serentak akibat, terbentur aturan.

Yakni,  Undang-Undang (UU) 3/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU 6/2014 tentang Desa.

"Hingga kini, DPMD masih menunggu peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan dari aturan di atasnya," ujarnya. Senin (17/2/2025).

Menurutnya, Terbitnya UU 3/2024 berpotensi mengubah agenda pilkades serentak yang direncanakan digelar tahun ini.

Sebab, dalam UU tersebut diatur perubahan atau perpanjangan masa jabatan kepala desa (Kades).

"Otomatis, aturan tersebut berdampak pada masa jabatan puluhan kepala desa di Sampang," jelasnya.

Di samping itu, terkait anggaran Rp 23 miliar yang disiapkan kata Sudarmanto  akan digunakan untuk pelaksanaan pilkades di 180 desa yang tersebar di 14 kecamatan.

"Artinya, tidak hanya untuk 143 desa yang sekarang masih dijabat oleh Pj Kades," tutupnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com