Tim APBD Sebut Pemerintah Pusat Jadi Biang Kerok APBD Bangkalan Tak Sehat: Besar Pasak dari Tiang

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Ahmad Faisol

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Kebijakan efisiensi anggaran di awal pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto masih terus menggelinding sebagai bahan perbincangan publik di warung-warung kopi. 

Kondisi seretnya keuangan negara saat ini juga menjadi perhatian serius Pemkab Bangkalan yang memang postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya  selama tiga tahun terakhir, belum mampu beranjak dari status tidak sehat.

Terpaan wabah Covid-19 di tahun 2019 silam menjadi tonggak awal, sendi-sendi postur APBD Kabupaten Bangkalan mulai digerogoti program-program dadakan yang disebut, refocusing anggaran. Kebijakan relokasi pos-pos anggaran sebagai upaya pemerintah mengatasi pandemi Covid-19, ternyata masih menyisakan ‘luka’ di tubuh APBD Bangkalan hingga saat ini.

Kondisi belum sehatnya APBD Bangkalan diungkapkan Sekretaris II Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan, Ahmat Hafid kepada Tribun Madura, Minggu (16/32025).

Dalam kajiannya, Hafid menilai hingga saat ini perencanaan maupun pelaksanaan masih terjadi ketimpangan antara pendapatan dan belanjanya pada saat tahun sudah berjalan. Faktornya disebut Hafid,  ada faktor eksternal dan internal.  

“APBD kita dalam 3 tahun ini masih tidak sehat pasca pandemi Covid-19. Bisa saja pada perencanaan APBD terlalu besar pasak daripada tiang. Artinya lebih banyak belanjanya ketimbang potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang ada di Kabupaten Bangkalan,” ungkap Hafid. 

Ia menjelaskan, besarnya pasak atau upaya peningkatan pos belanja itu tidak didukung dengan kepastian realisasi pendapatan yang maksimal. Sehingga ketika berbicara realisasi pendapatan, menjadi tidak maksimal.

Hafid kemudian mengambil contoh dari internal yang menjadi faktor penyebab belum maksimalnya capaian PAD. Seperti kondisi perekonomian nasional dan daerah, atau ada potensi yang belum dimaksimalkan serta beberapa jenis penerimaan yang tidak tercapai.

Sektor eksternal yang menjadi faktor kenapa APBD tidak sehat, lanjutnya, pertama karena tidak ada kepastian yang konkrit pendapatan di daerah yang sudah ditetapkan dalam APBD untuk kemudian bisa masuk 100 persen ke daerah.

“Itu yang menjadi pertimbangan utama kenapa APBD kita tidak sehat, karena kurang salur dana perimbangan tahun sebelumnya yang seharusnya ditarget masuk tahun berjalan. Tetapi justru tidak masuk di tahun berjalan. Contoh, dipastikan dana perimbangan yang masuk tahun 2024 justru tidak masuk di tahun 2024,” bebernya.

Sekedar diketahui, postur kekuatan APBD Bangkalan dalam tiga tahun terakhir hingga tahun 2025 masih berkutat sebesar Rp 2,5 triliun hingga Rp 2,6 triliun. Sementara target PAD tahun ini mencapai Rp 440 miliar dengan proyeksi pendapatan terbesar masih bertumpu pada PAD RSUD Syamrabu.

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti pajak, retribusi, serta hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Peningkatan PAD juga dipengaruhi oleh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, jumlah penduduk, hingga jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah.  

“Kenapa PAD menjadi salah satu faktor internal pendukung APBD tidak sehat, ya karena kepastian pendapatan yang ditargetkan tidak maksimal mencapai angka 100 persen masuk ke daerah. PAD juga mendukung belanja daerah, kalau pembelanjaan daerah itu yang tidak bisa ditunda,” tutur Hafid.  

Adapun belanja daerah itu meliputi pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Klasifikasi jenis belanja daerah salah satunya yakni belanja pegawai, di antaranya meliputi komponen gaji dan tunjangan.