Prabowo Beri Hormat ke Try Sutrisno Jadi Sorotan di Tengah Isu Pemakzulan Gibran, ini Kata Pengamat

Bisa juga dibaca sebagai upaya Prabowo merangkul dan menyatukan berbagai elemen, termasuk mereka yang mengkritisi pemerintahan mendatang.

"Jika dilihat dari sisi positif, bisa saja ini merupakan langkah awal Pak Prabowo sebagai simbol rekonsiliator. Ia tahu bagaimana menghormati seniornya di TNI, namun tetap menjaga posisi strategisnya sebagai pemimpin nasional. Ini bukan sikap yang reaktif, tapi langkah kalkulatif," jelasnya.

Tidak Ada Kuasa Pemakzulan di Tangan Presiden

Meski banyak spekulasi politik bertebaran, Yunarto mengingatkan secara konstitusional, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk mencopot Wakil Presiden.

Segala bentuk pemakzulan harus melalui proses hukum dan politik yang sangat panjang dan ketat, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Menurutnya, proses pemakzulan hanya bisa berjalan jika ada bukti pelanggaran hukum serius seperti korupsi, suap, pengkhianatan terhadap negara, atau perbuatan tercela lainnya.

“Dan hingga hari ini, belum ada satupun bukti konstitusional yang mengarah ke situ,” katanya.

Baca juga: Nasib Jokowi Jika Ijazahnya Terbukti Palsu, Pakar Hukum Asal Madura: Kalau Pidana Bisa

Mahfud MD: Politik Tak Selalu Hitam-Putih

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD pun ikut angkat bicara.

Ia menyebut secara teori hukum ketatanegaraan, pemakzulan memang mungkin dilakukan.

Namun secara politik, hal itu nyaris mustahil.

Koalisi pendukung Prabowo-Gibran saat ini telah menguasai lebih dari 81 persen kursi di parlemen.

Untuk bisa memulai proses pemakzulan di DPR saja dibutuhkan dukungan minimal dua pertiga anggota.

Dengan peta politik yang ada, Mahfud menyebut pemakzulan Gibran sangat sulit untuk direalisasikan.

Namun Mahfud juga mengingatkan sejarah Indonesia mencatat, beberapa pemakzulan presiden tidak selalu mengikuti aturan konstitusional secara ketat.