Irwansyah Kecewa Pilih Dedi Mulyadi di Pilkada, Kini Rumah Digusur Usai Kunjungan: Gak Dikasih Tau

TRIBUNMADURA.COM - Kekecewaan dirasakan warga Kampung Gabus, Desa Srimukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, kepada Gubernur Dedi Mulyadi.

Bahkan dia mengaku menyesal memilih Dedi Mulyadi di Pilkada 2024.

Bukan tanpa alasan, perasaan itu menguar karena rumahnya digusur oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi, Rabu (18/6/2025), usai kunjungan Dedi Mulyadi ke kampungnya.

Selain itu, dia sama sekali tak mendapatkan informasi mengenai pembongkaran tersebut.

Berdasarkan penuturan Kepala Bidang Trantib Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ganda Sasmita, hal itu dilakukan atas perintah langsung dari Dedi melalui Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

“Ini didasari dari kunjungan Pak Gubernur, kemudian meminta kepada Pak Bupati untuk menertibkan bangunan yang ada di Srimukti,” ujar Ganda di lokasi pembongkaran.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

Baca juga: Aturan Sekolah Masuk Jam 6 Pagi ala Dedi Mulyadi Disoroti Mendikdasmen, Abdul Muti: Ada Regulasinya

Lebih lanjut, puluhan bangunan liar itu dibongkar karena berlokasi di tanah milik Perum Jasa Tirta, BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pemerintah daerah menyebut Kawasan itu akan dinormalisasi dan dibangun fasilitas oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat. 

“Setelah penertiban akan melaksanakan normalisasi dari Perum Jasa Tirta, dari SDA Jawa Barat juga sama akan dilakukan pembangunan, kita juga dari pemerintah daerah juga sama,” kata Ganda menjelaskan, dikutip dari Kompas.com.

Di sisi lain, pembongkaran itu disayangkan oleh penduduk sekitar.

Diketahui, bangunan-bangunan yang digusur digunakan warga untuk tempat tinggal hingga usaha kecil-kecilan.

Salah satu protes itu diungkapkan oleh Irwansyah yang sehari-hari mencari nafkah lewat warung kopi.

Ia merasa dikhianati oleh sosok pemimpin yang dulu ia pilih.

Baca juga: Dengar Cara Mak Rasi Bertahan Hidup, Tangis Dedi Mulyadi Nyaris Pecah, Langsung Beri Nafkah

“Enggak mau milih lagi (Dedi Mulyadi) saya, sudah kecewa. Saya rakyat kecil, jual kopi Rp1.000–Rp2.000, keuntungannya buat nafkahin anak saya, kalau begini kan saya mau makan dari mana, kerjaan susah,” kata Irwansyah dengan nada getir.

Irwansyah mengaku terkejut pembongkaran dilakukan hanya beberapa hari setelah Dedi Mulyadi datang berkunjung.

Ia menyayangkan tidak adanya pemberitahuan langsung saat gubernur hadir di tengah warga.

“Enggak dikasih tahu (saat Dedi Mulyadi berkunjung ke Kampung Gabus), cuma ngonten doang,” sindir Irwansyah.

Ia juga mengklaim mayoritas warga yang bangunannya digusur adalah pendukung Dedi Mulyadi saat pemilihan lalu.

Rasa kecewa itu pun membekas dalam harapan agar sang gubernur tidak melanjutkan masa jabatan lebih dari satu periode.

“Ya terserah pemerintah mau diganti ya syukur, kalau enggak ya sudah, saya ihklasin, paling Dedi Mulyadi satu periode,” imbuhnya.

Sementara itu, Camat Tambun Utara, Najmuddin, memberikan sedikit ruang harapan kepada warga.

Menurutnya, warga tetap bisa berdagang di lokasi yang sebelumnya digunakan, asalkan tidak mendirikan bangunan permanen.

“Kalau untuk berdagang selagi itu bermanfaat silakan saja, enggak dilarang. Yang enggak boleh itu dibangun bangunan permanen,” kata Najmuddin.

Baca juga: Dedi Mulyadi Bikin Heboh: Ajak Ayu Ting Ting ke KUA atau Barak Militer, Orang Tua Ayu Buka Suara

Kekecewaan masyarakat terhadap keputusan Dedi Mulyadi juga sempat terjadi sebelumnya.

Bahkan warga sampai melaporkan Gubernur Jawa Barat itu ke Komnas HAM dan Bareskrim Polri.

Hal itu berkaitan dengan pendidikan militer untuk remaja bermasalah.

Ia dilaporkan melanggar Pasal 76 H Undang-undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara selama 5 tahun.

Pelaporan ini disampaikan salah seorang orang tua murid yang berasal dari Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan.

"Kami memasukkan (aduan) ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Dedi Mulyadi."

"Salah satu pasal yang kami masukkan itu di UU Perlindungan Anak di Pasal 76 H, itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer," kata Adhel, dikutip dari Tribunnews.com.

Adhel mengaku membawa barang bukti sebagai bahan aduan ke Bareskrim Polri.

Ia berharap aduan yang dilayangkannya ini dapat dikaji oleh Bareskrim Polri. 

Ia dijadwalkan akan kembali datang ke Bareskrim Polri untuk melengkapi bukti aduannya.

"Nanti dalam seminggu ini nanti dikonfirmasi lagi sama pihak Bareskrim untuk digelar dan untuk ditentukan apa saja bukti-bukti yang kurang atau perlu dilengkapi," pungkas Adel.

Diketahui, Dedi Mulyadi mencanangkan pendidikan militer bagi remaja yang dianggap bermasalah.

Kebijakan tersebut menimbulkan pro-kontra karena dianggap melanggar hak asasi manusia oleh beberapa pihak.

Siswa yang masuk barak militer di antaranya siswa yang suka tawuran, mabuk, main gim, hingga berkeluyuran malam.

Termasuk di sekolah selalu membuat keributan, suka membolos, dan lain sebagainya.

Sebelumnya, Adhel Setiawan lebih dulu melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM.

Laporan ini diajukan pada 8 Mei 2025.

Baca juga: Bupati Cianjur Dukung Program Dedi Mulyadi, Siswa Terindikasi LGBT akan Dikirim ke Barak Militer

Menurut Adhel, program pendidikan militer bagi siswa bermasalah ini berpotensi melanggar HAM.

"Mengadukan Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalah perilaku ya, kalau bahasa beliau yang nakal, akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer," kata Adhel, Jumat (9/5/2025).

Adhel merasa keberatan dengan program ini.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan."

"Saya ingin kebijakan itu dihentikan, karena kami menilai kebijakan ini sarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia," lanjut Adhel.

Adhel menilai kebijakan Dedi Mulyadi ini melampaui kewenangannya sebagai gubernur.

Komnas HAM pun diminta segera membentuk tim investigasi untuk mengusut laporan wali murid tersebut.

----- 

Berita viral dan berita seleb lainnya