Berita Terkini Sumenep

Komisi III DPRD Sumenep Tolak Survei Seismek 3D KEI di Pulau Kangean

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep Akhmad Yazid dengan tegas menolak pelaksanaan Survei Seismik Tiga Timensi (3D) di wilayah perairan dangkal

Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Taufiq Rochman
TribunMadura.com/Ali Hafidz Syahbana
TOLAK SURVEI SEISMIK 3D KEI - Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Akhmad Yazid (kanan) tegas mendukung penolakan warga kepulauan Kangean terhadap Survei Seismik 3D KEI di dekat perairan Pulau Kangean, Sabtu (21/6/2025). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep Akhmad Yazid dengan tegas menolak pelaksanaan Survei Seismik Tiga Timensi (3D) di wilayah perairan dangkal Pulau Kangean.

Survei tersebut merupakan bagian dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (migas) yang akan dilaksanakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bekerja sama dengan PT Kangean Energy Indonesia (KEI).

Akhmad Yazid mendukung penolakan sebelumnya, yakni sejumlah organisasi di pulau kangean atas survei seismik 3D KEI tersebut pada Minggu (15/6/2025).

"Adanya penolakan dari masyarakat itu mencerminkan kegelisahan, ketimpangan infrastruktur dan ketidak adilan distribusi manfaat yang diterima oleh masyarakat kepulauan," katanya pada Sabtu (21/6/2025).

Politisi DPC PKB Sumenep ini menegaskan, bahwa masyarakat kepulauan berjuang demi melindungi masa depan dari eksploitasi sumber daya alam yang dinilai hanya menguntungkan segelintir elit dan investor saja.

"Kita sudah tersandera oleh sistem perundang-undangan yang mengatur. Hasil dari eksploitasi minyak laut lepas tetap tercatat sebagai bagian dari provinsi, sekalipun itu dekat dengan Pulau Kangean," terangnya.

Menurutnya, kontribusi dari eksplorasi migas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangatlah kecil. Apalagi selama ini, masyarakat kepulauan kangean lebih banyak menjadi penonton di tanahnya sendiri.

"Survei seismik 3D itu pintu awal. Jika sejak awal saja sudah berat sebelah, maka lebih baik ditutup rapat," tegasnya.

Pihaknya mendesak pemerintah agar mendengarkan suara masyarakat dan memenuhi tuntutan keadilan fiskal yang telah lama disuarakan warga kepulauan.

Jika negara belum bisa menjamin sebutnya, bahwa masyarakat kepulauan di kangean akan menjadi penerima manfaat utama dari hasil alamnya sendiri, maka survei seismik 3D itu memang  wajib ditolak.

"Kegiatan ini tidak memiliki legitimasi sosial untuk dilanjutkan," katanya.

Ditulis sebelumnya, Manajer Public and Government Affairs (PGA) KEI, Kampoi Naibaho merespon bahwa aspek lingkungan hidup akan tetap dijaga sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan kegiatan seismik.

Survei seismik 3D kata Kampoi, merupakan bagian dari kegiatan eksplorasi sebagai upaya Pemerintah Republik Indonesia menemukan cadangan migas baru, di tengah kondisi penurunan produksi saat ini.

"Kegiatan seismik merupakan tahapan awal dari proses eksplorasi migas," kata Kampoi.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved