Madura Terpopuler: Sabung Ayam Digerebek hingga Respon GP Ansor soal Tabligh Akbar Habib Rizieq

TRIBUNMADURA.COM, MADURA- Berikut ini adalah kumpulann berita Madura Terpopuler, Sabtu (12/7/2025).
 
Dari arena sabung ayam di Sampang digerebek, hingga respon GP Ansor soal tabligh akbar Habib Rizieq Syihab.
 
1. Aparat Grebek Arena Sabung Ayam di Sampang, Bambu dan Terpal Dibakar Habis Tak Bersisa
 
Genderang perang melawan perjudian kembali ditabuh keras di Kabupaten Sampang, Madura, Jumat (11/7/2025).

Kali ini, sebuah arena sabung ayam di Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Sampang dibongkar habis-habisan oleh aparat berseragam.

Di bawah komando Kapolsek Sokobanah Iptu Sujiyono, petugas datang bukan hanya membawa peringatan, tapi juga nyala api yang membakar bambu dan terpal, simbol perlawanan terhadap aktivitas haram yang mengganggu ketentraman warga.

"Sudah empat kali kami datang ke sini. Jangan pernah berpikir sabung ayam bisa hidup di Sokobanah. Kami tidak akan pernah kendor,” tegas Iptu Sujiyono.

Aksi pembakaran itu bukan sekadar penertiban biasa. Ia adalah tanda bahwa hukum tak akan mentolerir praktik perjudian yang telah lama menjadi bayang-bayang hitam di pelosok-pelosok desa.

Setelah meratakan lokasi, petugas menghimpun warga sekitar, menyampaikan imbauan kamtibmas dengan nada serius namun bersahabat.

Bagi Iptu Sujiyono, perjudian bukan sekadar pelanggaran hukum yakni, racun sosial yang perlahan tapi pasti menghancurkan keluarga, memicu konflik, dan menumbuhkan generasi yang abai terhadap nilai.

"Saya tidak akan pernah beri ruang. Baik judi konvensional maupun online, semuanya akan kami kejar,” tegasnya.
 
 
2. Respon Terbaru Ketua PC GP Ansor Sumenep soal Tabligh Akbar Habib Rizieq di Sumenep
 
Ketua PC GP Ansor Sumenep KH Qumri Rohman memilih irit bicara terkait rencana kedatangan Habib Rizieq Syihab untuk kegiatan Tabligh Akbar di Kota Keris.

Untuk diketahui, mantan petinggi pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rezieq Syihab dijadwalkan mengisi pengajian umum di Sumenep, tepatnya di depan PP Ar-Raudah Desa Kolor Kecamatan Kota pada Jumat malam Sabtu (11/7/2025) pukul 19.00 WIB.

Qumri Rohman mengaku tidak tahu saat diminta keterangan untuk merespon acara tersebut.

"Abdinah korang oning (saya tidak tahu)," kata Qumri Rohman saat diminta respon atas rencana kegiatan tersebut, Jumat (11/7/2025).

Bahkan, apakah GP Ansor Sumenep akan menolak atau tidak atas rencana Tabligh Akbar Habib Rizieq Syihab di Sumenep, Qumri Rohman juga memilih tidak meresponnya.

Sebelumnya, sehari menjelang jadwal kedatangan Habib Rezieq Syihab di Kabupaten Sumenep, Madura diketahui masih belom mengantongi surat izin untuk kegiatan Tablig Akbar di depan PP Ar-Raudah Desa Kolor.

Sesuai undangan dan video seruan yang beredar di Sumenep, Tabligh Akbar Habib Rezieq Syihab dijadwalkan pada malam Sabtu, 11 Juli 2025 pukul 19.00 WIB.

Kasat Intelkam Polres Sumenep Iptu Amirul Mukminin mengungkapan, kegiatan tablihg akbar yang akan dihadiri oleh mantan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) di Kota Keris hingga saat ini belum mengantongi surat izin resmi.

Namun lanjutnya, pihak panitia yakni Gerakan Umat Islam Sumenep (GUISS) sedang mengajukan perizinan dari Polres Sumenep.

"Dapat kami sampaikan, bahwa pihak panitia (GUISS) sedang mengajukan perzinan," sebut Iptu Amirul Mukminin saat dikonfirmasi kelengkapan izinnya oleh TribunMadura.com pada Kamis (10/7/2025) pukul 16.09 WIB.

Bahkan lanjutnya, dari pihak panitia pengajian umum tersebut melengkapan persyaratan untuk dapat mengantongi surat izin dari Polres Sumenep.

"Dan (panitia) berusaha melengkapi apa yang menjadi persyaratan," tambahnya.

Ditulis sebelumnya, Polres Sumenep menegaskan terkait rencana kedatangan Habib Rezieq Syihab di ujung timur Madura ini belum mengantongi surat izin, hanya saja dari pihak panitia menyampaikan surat pemberitahuan.

Hal itu disampaikan Kasat Intelkam Polres Sumenep Iptu Amirul Mukminin, sejauh ini rencana kedatangan Habib Rezieq Syihab hanya menyampaikan surat pemberitahuan saja.

"Dari panitia Gerakan Umat Islam Sumenep (GUISS) hanya menyampaikan surat pemberitahuan saja (kepada Polres Sumenep) dan bukan pengajuan izin," tegas Iptu Amirul Mukmini pada TribunMadura.com

Adapun lokasi rencana Tabligh Akbar Habib Rezieq Syihab itu lanjutnya, bertempat di depan Ponpes Ar-Raudah Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep.

Dengan demikian, apakah Polres Sumenep sudah memberikan izin atau memperbolehkan pengajian umum digelar. Iptu Amirul Mukmini menegaskan dari pihak panitia belum mengajukan surat permohonan izin.

"Yang ada surat pemberitahuan saja," sebutnya.

Surat izin kegiatan tabligh akbar tersebut bisa dikeluarkan lanjutnya, jika proses pencatatan, pemeriksaan administrasi, dan koordinasi selesai dan tidak ada masalah.

"Dan kita berharap panitia bisa melengkapi perihal tersebut di sisa waktu yang ada," tegasnya.

Terpisah, KH Jurjis Muzammil salah satu tokoh dari 7 habib yang turut mengundang untuk menghadiri acara ramah tamah bersama Habib Rezieq Syihab di Sumenep saat dihubungi melalui nomor telepomnya belum bisa memberikan keterangan resmi.

Berkali-kali dihubungi TribunMadura.com tidak aktif, media ini terus berupaya melakukan konfirmasi pada pihak terkait kehadiran Habib Rezieq Syihab di Kota Keris pada hari Jumat malam, 11 Juli 2025 belum dapat respon hingga berita ini tayang.

Beredar sebelumnya, sebuah video berdurasi 2.37 detik bertukis Tabligh Akbar dan Istighotsah Kubro berlogo Gerakan Umat Islam Sumenep (GUISS).

Tabigh akbar tersebut akan dihadiri Habib Rezieq Syihab pada Jumat (11/7/2025) pukul 19.00 WIB sesudah Isya' bertempat di depan PP Ar-Raudah Desa Kolor Sumenep (lingkar barat).

Dalam video tersebut seorang habib mengabarkan bahwa akan hadir Al Habib Muhammad Rezieq Syihab di Kabupaten Sumenep.

"Oleh karena itu alfakir Ali Zainal Abidin bin Husen Al Jufri selaku imam daerah Fron Persaudaraan Islam Madura mengucapkan ahlan wasahlan ya habibana di kota kita pulau Madura," tuturnya.

Gerakan Umat Islam Sumenep (GUISS) sebutnya, akan mengadakan pengajian umum pada malam Sabtu, 11 Juli 2025 yang akan diadakan depan Pondok Ar-Raudah Desa Kolor Sumenep.

"Oleh karena itu saya mengharap, menghimbau, memohon muslimin dan muslimat untuk bisa menghadiri acara yang sangat mulya ini," tuturnya.

 
 
 
3. Kendaraan Pengangkut Sampah DLH Bangkalan Nunggak Pajak, Bupati Kerahkan Satgas Aset Daerah
 
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Bangkalan ‘unjuk kekuatan’ armada kendaraan roda tiga pengangkut sampah dalam peluncuran program ‘Bangkalan Berse Onggu’ (sangat bersih) di Alun-alun Kota, Jumat (11/7/2025).

Dari total sekitar 12 unit armada berplat nomor warna merah yang ditampilkan, plat nomor empat unit di antaranya diketahui nunggak pajak, sementara sisanya terlihat taat pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Belasan unit armada roda tiga angkutan sampah itu diparkir berjejer rapi di hadapan barisan sisi Barat alun-alun.

Masing-masing bak kendaraan, mayoritas bertuliskan ‘Dinas Lingkungan Hidup Bangkalan’.

Namun terdapat pula keterangan ‘Bantuan CSR PT Pegadaian (persero)’ pada kendaraan bak sampah berwarna hijau.

Empat unit armada roda tiga pengangkut sampah DLH Bangkalan yang menunggak pembayaran pajak itu diketahui berdasarkan tanggal penggantian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tertera pada bagian bawah sisi kanan plat nomor.

Dua unit armada, plat nomornya bertuliskan angka 08 2023 atau masa berlaku hingga Agustus tahun 2023.

Sementara TNKB pada dua unit armada lainnya bertuliskan 08 2024 atau masa berlakunya berakhir pada Agustus tahun 2024.

Pada umumnya, anggaran untuk perpanjangan kendaraan dinas termasuk pajak dan biaya terkait, dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Anggaran dan Belanja Negara.

“Seharusya (tiap tahun dianggarkan) iya. Awalnya paska Covid-19, APBD kita belum pulih, anggaran operasional teman-teman juga tergerus 50 persen kurang lebih."

"Termasuk penyediaan anggaran perpanjangan pajak kendaraan bermotor, ada juga Inpres (Instruksi Presiden) 125, anggaran kami tergerus 70 persen,” ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bangkalan, Ahmat Hafid.

Atas kondisi itu, lanjutnya, Pemkab Bangkalan mengedepankan program-program prioritas Bupati Bangkalan yang mengedepankan hal-hal menyangkut layanan publik, salah satunya adalah infrastruktur.  

Ia menjelaskan, urusan pembayaran pajak kendaraan operasional merupakan tanggung jawab masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Kendati demikian, temuan armada-armada roda tiga pengangkut sampah itu akan menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemkab Bangkalan di tahun 2026 mendatang.  

“Kami akan menelusuri dan melakukan inventarisasi ulang atas aset-aset kendaraan bergerak terkait dengan pajak kendaraan bermotor."

"Kalau memang ada yang belum diperpanjang karena memang faktor penyediaan anggaran yang memang minim, kami coba teliti lagi. Kami akan pertimbangkan di tahun anggaran 2026,” ungkap Hafid.

Selain fokus terhadap program prioritas Bupati Bangkalan, lanjtu Hafid, pemkab juga tengah concern terhadap pembersihan aset-aset daerah yang telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal ini mendorong semua perangkat daerah saat ini bergerak untuk menyisir aset-aset yang sudah tidak bernilai, baik itu aset bergerak maupun aset tidak bergerak.

“Semua perangkat daerah hampir 80 persen sudah menyelesaikan pendataan itu, kami siap lelang secara online, termasuk lelang scrap,” pungkas Hafid.

Bupati Bangkalan, Lukman Hakim mengungkapkan, Surat Keputusan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Aset, Satgas Pendapatan Daerah, serta Satgas Premanisme baru saja ditandatangani.

Pembentukan satgas itu dalam rangka penertiban aset-aset milik daerah yang terlebih dahulu difokuskan di lingkungan internal pemkab.

“Karena memang di masing-masing OPD ada rekomendasi dari BPK untuk kemudian dilakukan penertiban melalui inventarisasi secara berkala."

"Itu sudah kami lakukan dan alhamdulillah sudah hijau semua, sudah melebihi ketentuan dan rekomendasi dari ketentuan BPK,” ungkap Bupati Lukman kepada Tribun Madura.

Ia memaparkan, pembentukan Satgas Aset itu nantinya juga akan memantau dan menertibkan kendaraan-kendaraan dinas atau aset pemkab yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor.

“Kita harus memberi contoh ke masyarakat bahwa pemkab juga tertib terkait aset-asetnya. Sebetulnya sudah ada, tinggal perintahkan saja itu kalau yang urusan pajak kendaraan kita,” tegas Lukman.

Ia menambahkan, pembentukan Satgas Aset juga akan menjadi dasar melakukan penyisiran kendaraan-kendaraan operasional bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat.

“Ada nopol kendaraan plat B (Jakarta) bantuan dari pemerintah pusat, itu akan kami mutasi menjadi palat M karena menjadi syarat kami mengajukan lagi ke pusat atau provinsi,” pungkas Lukman.
 
 
 
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com