Pemkab Bangkalan Bentuk 3 Satgas Inventarisir Aset Daerah, 7 Mobil Dinas Belum Kembali Disorot KPK

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ahmad Faisol

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Dalam waktu dekat, Bupati Bangkalan, Lukman Hakim akan meluncurkan tiga satuan tugas (satgas) secara bersamaan; Satgas Satuan Inti Tugas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (SIAP PAD), Satgas Satuan Inti Tugas Penertiban (SIGAP) Aset Daerah, dan Satgas Premanisme.

Kolaborasi dan sinergitas dari tiga satgas sebagai upaya menginventarisir aset-aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan yang masih berada di tangan pihak ketiga.  

Tiga dari dua satgas, yakni Satgas SIAP PAD dan Satgas SIGAP Aset Daerah akan menjadi garda terdepan melalui pendekatan-pendekatan persuasif dan formal, serta administratif dengan pendekatan yang lebih teknis.

Namun ketika sinergitas dua satgas itu menemui jalan buntu, maka akan menjadi domain Satgas Premanisme melalui pendekatan represif.

Sekretaris Satgas SIGAP Aset Daerah sekaligus Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bangkalan, Ahmat Hafid mengungkapkan, persoalan aset menjelma sebagai permasalahan komplek hingga menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Ada sekitar tujuh unit mobil dinas atau plat merah yang belum dikembalikan dari pihak ketiga, ada juga aset berupa tanah, hingga beberapa bangunan yang masih dikuasai pihak ketiga."

"Ini menjadi sorotan Gedung Merah Putih (KPK), BPK RI, dan menjadi prioritas Pak Bupati,” ungkap Hafid didamping Kabid Aset BPKAD Bangkalan, RPA Sjahid, Selasa (22/7/2025).

Menyikapi sorotan KPK, BPK RI, dan prioritas Bupati Bangkalan, Satgas SIAP PAD, Satgas SIGAP Aset Daerah, dan Satgas Premanisme dalam waktu tidak lama akan diluncurkan.

Sebagaimana yang menjadi perintah langsung Bupati Bangkalan, Lukman Hakim kepada jajarannya.   

“Tugas inti dari Satgas SIGAP Aset Daerah yakni melakukan pemantauan dan penertiban atas pengelolaan barang milik daerah, ada penatausahaan, pemanfaatan, hingga pengamanan. Karena sejauh ini, pelaporan aset dari OPD-OPD berjalan lamban,” tegas Hafid.

Dengan dibentuknya Satgas SIGAP Aset Daerah dan dua satgas lainnya, lanjut Hafid, bisa dilakukan pemantauan berkaitan dengan titik lemah dan kendala pelaporannya.

Sehingga satgas-satgas bisa memberikan solusi dengan harapan, pelaporan barang milik daerah bisa lebih baik dan tepat.  

Tidak hanya pelaporan aset daerah yang berjalan lamban, pembuatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dalam setiap tahunnya, baik soal pengadaan maupun pemeliharaan, sejauh ini terpantau belum berjalan dengan optimal.

“Contoh lain, pensertifikatan aset oleh OPD saat ini masih lambat penyelesaian. Sejauh ini kan ada 423 bidang tanah aset daerah, tapi yang masuk hingga hari ini baru sekitar 14 bidang, jadi masih kecil atau di angka 4 persen. Sebanyak 423 bidang lahan tersebar di sepuluh OPD,” papar Hafid.