Komisi IV DPRD Sumenep Plototi Kinerja Dinsos P3A soal Program SR yang Sepi Peminat

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Samioeddin mempertanyakan kinerja selama ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) setempat mengingat sepinya peminat dari program Sekolah Rakyat (SR) yang ada di ujung timur Madura.

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 31 Juli 2025 pendaftar program SR di Sumenep masih tetap minim atau tetap hanya ada lima anak yang mendaftar dari target sebelumnya sebanyak 100 siswa.

Dengan demikian, sontak membuat politisi DPC PKB Sumenep ini angkat bicara dan mempertanyakan terkait kinerja dan juga kegiatan sosialisasi melalui pendekatan ke masyarakat apakah sudah maksimal atau tidak.

"Karena sosialisasi ke masyarakat terkait program Sekolah Rakyat di Sumenep ini sangat penting dilakukan (Dinsos P3A). Itu harus dengan menyeluruh dan juga pendekatan secara personal pada keluarga miskin," tutur Samioeddin, Minggu (3/8/2025).

Sehingga lanjutnya, masyarakat dapat memahami manfaat jangka panjang dari program pemerintah pusat tersebut. Bila tidak demikian, maka program SR tersebut hanya akan menjadi proyek seremonial dan nihil dampak.

Dalam melakukan sosialisasi kata Samioeddin, tidak cukup hanya mengandalkan embel-embel gratis saja. Tetapi harus dengan konsep yang matang dan pendekatan yang menyentuh langsung.

"Kalau hanya mengandalkan gratis, pesantren juga banyak yang sudah berjalan. Karena itu harus punya konsep yang jelas dan jemput bola ke masyarakat," pintanya.

Terpisah, Dinsos P3A Sumenep Mustangin mengaku telah maksimal untuk memenuhi target awal 100 siswa dalam program SR tersebut. Masing-masing 50 calon siswa untuk jenjang SD dan SMP.

"Kami akan terus berupaya untuk menyisir siswa. Namun, jika sampai akhir masa penjaringan kuota tetap tidak terpenuhi, kami akan melapor ke Satgas Sekolah Rakyat di Kementerian untuk mendapatkan arahan," pungkasnya.

Pihaknya juga mengaku, selama ini telah melibatkan banyak pihak demi memenuhi kuota dari program pusat itu. Salah satunya melalui tokoh desa, dan pendamping sosial.

"Harapan kami bisa menjangkau lebih banyak keluarga miskin yang belum terdata atau sulit terjangkau oleh petugas," terangnya.

 
 
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com