Baca tanpa iklan
TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Jubir DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman menanggapi pernyataan politisi PDIP, Masinton Pasaribu yang mengatakan bahwa posisi PSI di TKN Jokowi-Ma'ruf hanyalah sebagai Cherleader.
Menurut Andy, jawaban Masinton tersebut sama sekali keluar dari konteks dan substansi diskusi yang diinisiasi oleh PSI.
"Kami dari awal diremehkan dulu katanya tidak akan lolos verifikasi sekarang dibilang cherleader tidak apa-apa," kata Andy, Sabtu (16/3/2019) malam.
• Real Madrid Kembali Rasakan Tuah dari Pelatih Zinedine Zidane, Menangkan Laga Lawan Celta Vigo 2-0
• Ngaku Anggota BIN, Dua Pria ini Tipu Mantan Kekasihnya, Ternyata Juga Buka Pembuatan KTP Palsu
• Romahurmuziy Tersangka, Nama Khofifah Masuk Bursa Ketua Umum PPP: Saya Fokus Sebagai Gubernur
Andy juga menjelaskan, pernyataan yang dilontarkan oleh Ketum PSI, Grace Natalie dalam pidato politik yang berjudul 'Beda Kami, PSI dengan Partai Lain' di Festival 11 di Medan, Sumatera Utara. Senin (11/3/2019) lalu adalah berdasarkan fakta yang diperkuat data.
"Kami ingin menawarkan suatu debat publik yang sehat ini tawaran PSI, kami ini bekerja menyuarakan pendapat publik dan masyarakat, seperti kenapa sebuah partai mencalonkan koruptor itu bukan pertanyaan dari PSI tapi publik, dan itu tidak dijawab," lanjut Caleg DPR RI dari Dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo ini.
Jelang Pemilu ini, menurut Andy, hal tersebut harus dijelaskan ke publik sebagai pencerahan agar tidak salah pilih.
"Kami memang berada dalam koalisi, tapi ini tidak akan menghalangi kami untuk mengatakan apa yang harus kami katakan dan itu ada dasarnya, tapi jawaban dari para senior itu apa ada subtansi nya?" ucap Andy.
Seperti diketahui sebelumnya, saling sindir antara PDI Perjuangan dan PSI berawal dari pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie dalam pidato politiknya yang berjudul 'Beda Kami, PSI dengan Partai Lain' di Festival 11 di Medan, Sumatera Utara. Senin (11/3/2019) lalu.
Dalam pidato tersebut Grace menyindir PDI Perjuangan dan Partai Golkar terkait maraknya peraturan daerah yang menurutnya diskriminatif, seperti perda berbasis agama.
• Pria Pelaku Pelecehan Seksual Pamer Kelamin Dibekuk Polisi, Ngaku Ada Kepuasan Tersendiri
• Romahurmuziy Jadi Tersangka, Ketum Golkar Sebut Tak Ada Pengaruh Bagi Jokowi-Maruf
• Karena Terkendala Cuaca, Target Pemeliharaan Jalan Nasional Sumenep - Sampang Belum Bisa Diprediksi
Grace menyebutkan, berdasarkan hasil penelitian, PDI Perjuangan dan Partai Golkar adalah partai yang paling banyak terlibat dalam merancang, mengesahkan, dan menerapkan 58 Perda berbasis agama itu di seluruh Indonesia.
“Silakan baca 'The Politics of Shari'a Law' yang ditulis Michael Buehler, Guru Besar Ilmu Politik Nothern Illinois University, yang dari penelitiannya menyimpulkan bahwa PDI Perjuangan dan Golkar terlibat aktif dalam merancang, mengesahkan, dan menerapkan 58 Perda Syariah di seluruh Indonesia. Penelitian Robin Bush juga menyimpulkan hal yang sama,” ungkap Grace. (Sofyan Arif Candra Sakti)