Baca tanpa iklan
Kata dia, hal itu agar program tersebut sesuai dengan aturan dan juga tepat sasaran kepada yang berhak.
"Pengawasan itu dilakukan oleh tim dari Kejaksaan, Kepolisian dan Camat. Bahkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga ikut melakukan pengawasan," katanya.
Selain itu, masyarakat di desa juga ikut serta melakukan pengawasan atas penerima bantuan BLT DD tersebut.
"Jika ditemukan ada pelanggaran pidana bisa dilaporkan langsung ke Aparatur Penegak Hukum (APH)," terangnya.
Iia mengatakan jika bantuan itu bisa seperti mantan buruh pabrik yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi covid-19, tukang ojek, pelaku UMKM yang tutup akibat wabah itu.
"Kriteria yang boleh diusulkan menjadi penerima BLT, di antaranya buruh harian, buruh tani," kata dia.
"Kemudian, ada kuli, tukang ojek maupun ojol, sopir angkot, tukang becak, nelayan dan pedagang kaki lima. Itu tertuang dalam edaran Sekdakab," tandasnya.
Untuk diketahui, sandaran hukum BLT Desa itu tertuang dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
• Hasil Swab Test Belum Keluar, PDP asal Kota Madiun Meninggal Dunia, Sebelumnya Mengeluh Sesak Napas
• Ini Alasan Wali Kota Sutiaji Ngotot Ingin PSBB Diterapkan di Malang Raya, Singgung Kasus PDP