Berita Pamekasan

Demo Warga Bangkalan di UP3 PLN Pamekasan, Laporkan Dugaan Maraknya Pungli Pemasangan KWH Baru

Penulis: Kuswanto Ferdian
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Suasana saat sejumlah masyarakat Kabupaten Bangkalan melakukan audiensi ke Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Kabupaten Pamekasan, Senin (26/10/2020).

"Yang melakukan itu biasanya oknum masyarakat yang ingin mendapatkan listrik dan cepat nyala lalu mereka narik kabel kecil melalui jaringan listrik kami di rumah warga yang sudah terpasang meteran listrik KWH," kata Firman Raharja.

Baca juga: Kota Malang Belum Zona Kuning Covid-19, Bioskop Sudah Diperbolehkan Buka Kembali Mulai Besok

"Pemasangan penarikan kabel itu tidak standar dan sangat membahayakan serta akan berakibat kebakaran bila terjadi gangguan," tambahnya.

Firman mengaku memahami keinginan masyarakat di sejumlah dusun yang ada di Bangkalan yang belum merasakan aliran listrik.

Namun, saat ini masalah utama yang dialami oleh PLN untuk melakukan perluasan jaringan terkendala kondisi keuangan yang belum stabil akibat dampak pandemi Covid-19.

"Semua masyarakat pengin listriknya nyala cepat dan perluasan jaringan ingin segera selesai, tapi kendalanya di kami karena biaya, karena untuk perluasan jaringan, kami harus pasang instalasi tiang lagi," ujarnya.

Menurut Firman, anggaran untuk pengadaan per instalasi tiang listrik butuh dana sebesar Rp 100 juta.

Biasanya, untuk pengadaan barang itu menggunakan anggaran investasi dari PLN.

"Jadi kami terus terang dalam pengadaan tiang itu langsung pesan ke pabrik. Semua kabel juga dari pabrik," bebernya.

Firman meminta kepada masyarakt agar jangan salah mengartikan bahwa yang menarik uang untuk memasang KWH baru adalah bagian dari PLN.

Saran dia, masyarakat harus cerdas dalam memasang KWH baru dan harus dipastikan kredibilitas orangnya.

"Ini kadang masyarakat yang salah mengartikan, ada laporan kalau mereka sudah bayar lewat oknum sudah setor uang Rp 3 juta katanya," ceritanya.

"Masyarakat harusnya sudah tahu, kalau kami masih menunggu dana pengadaan untuk perluasan jaringan ini, tapi masih ada saja masyarakat yang mau bayar ke oknum," ucapnya.

Saat ditanya oleh pihaknya ke siapa masyarakat membayar uang untuk pemasangan KWH baru yang belum terpasang itu, kata Firman tak ada masyarakat yang berani memberitahu.

Bahkan, ia berjanji, bila yang melakukan penarikan kabel dan pungli pemasangan KWH baru itu adalah bagian dari PLN, pihaknya tak segan-segan akan langsung memecat.

"Kalau misal yang menarik uang itu orang PLN tanpa melalui SOP, langsung akan kami pecat," tegasnya.

Berita Terkini