Baca tanpa iklan
TRIBUNMADURA.COM, LUMAJANG - Gaji guru honorer dan pegawai tidak tetap (PTT) sekolah tingkat SD-SMP Negeri se-Kabupaten Lumajang terlambat cair.
Sebanyak 2391 guru honorer dan 890 PTT di Kabupaten Lumajang kini resah karena mengalami keterlambatan gaji.
"Kalau biasanya tanggal 28 sudah masuk rekening, tapi ini sudah sampai seminggu gaji belum cair," kata Wendy (nama samaran), guru SMP Negeri di Lumajang.
Wendy telah menjadi guru honorer salah satu sekolah SMP negeri di Lumajang sejak 5 tahun lalu.
• BERITA MADURA TERPOPULER: Nazar Wakil Bupati Sumenep Terpilih hingga Kapolsek Tanjung Bumi Wafat
• Inilah Daftar Sungai Paling Rawan Diterjang Bencana Alam saat Musim Penghujan di Kabupaten Malang
Ia mengaku sudah dua kali mengalami keterlambatan gaji.
"Dulu pernah tapi gak selama ini. Padahal tugas dan tanggungjawab guru honorer sama loh dengan guru PNS, tidak ada beda sama sekali,” ujarnya.
Unek-unek sama juga disampaikan oleh Alam, salah satu PTT sekolah SD Negeri di Lumajang.
Ia mengatakan, keterlambatan honor membuatnya sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Meski di masa pandemi aktivitas sekolah tak se-intens biasanya, pekerjaannya tetap membutuhkan biaya operasional.
"Saya bersih-bersih sekolah kan juga butuh bensin, kalau gaji belum turun kan susah," ungkapnya.
Meski sudah satu pekan, Alam mengaku tidak mengetahui penyebab keterlambatan.
Menurutnya, Dinas Pendidikan sama sekali tidak memberikan penjelasan perihal hal itu.
Alam pun kini hanya bisa pasrah dan berharap pencairan gaji bisa segera dilakukan.
Terlebih, kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa dikesampingkan.
"Urusan perut jangan ditunda-tunda lah. Kasihan yang sudah punya anak-istri, kayak saya ini," ujarnya.
Menanggapi keluhan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Agus Salim mengatakan, guru honorer dan PTT akan segera terima gaji selambat-lambatnya pada Sabtu (6/2).
Ia menjelaskan, keterlambatan gaji dikarenakan ini dikarenakan pihaknya masih melakukan proses validasi jumlah guru honorer dan PTT se-Kabupaten Lumajang.
"Kami tidak ingin ada kekeliruan lagi. Karena sebelumnya ada kasus guru yang sudah tidak aktif tapi masih menerima honor," terang dia.
Ia juga mengatakan keterlambatan honor bukan hanya kesalahan dari Dinas Pendidikan.
Kata dia, banyak sekolah yang tidak patuh mengenai batas pengumpulan berkas. Sehingga hal itu membuat proses validasi berjalan lamban.
"Dindik itu cuma menampung data, karena gak mungkin kalau kami setor tapi data tidak lengkap," ucapnya.
"Tapi Alhamdulillah semua beres dan sekali lagi Insya Allah paling telat lusa (6/2) honor sudah cair," pungkasnya.