Baca tanpa iklan
TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) melalui dana desa mengawali pembahasan dalam Forum Group Discussion (FGD) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di RM Tera Bulan, Jalan Raya Ketengan, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jumat (5/11/2021).
FGD bertemakan ‘Desain Pengembangan Pendamping Organik’ itu dibuka langsung Anggota Komisi V DPR RI, H Syafiuddin serta Koor Fasilitasi Pelayanan Pendidikan dan Pengembangan Modal Sosial Budaya Masyarakat, drg Wilujeng Harimulyati Agustini.
H Syafiuddin mengungkapkan, upaya pengembangan atau memajukan suatu desa tanpa diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas SDM melalui tunjangan pendidikan tentunya tidak akan berjalan maksimal.
Melalui Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Bangkalan, pria yang akrab disapa H Syafi itu berharap sebagian dana desa bisa dimanfaatkan untuk beasiswa masyarakat desa.
“Seperti diketahui bersama, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Bangkalan dan Sampang sangat rendah," kata dia.
"Padahal banyak sekali anak-anak potensial dengan IQ yang mumpuni namun terbentur dengan keterbatasan ekonomi keluarga, sehingga tidak mampu melanjutkan sekolah.,” ungkap H Syafi.
Rendahnya IPM di Sampang dan Bangkalan diakui H Syafi membuat dirinya diselimuti perasaan minder ketika berada dalam sebuah kesempatan forum di Jakarta.
Apalagi dari sisi geografis, lanjutnya, Kabupaten Bangkalan merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Timur.
“Meski Bangkalan berdekatan dengan Surabaya. namun terjadi disparitas atau kesenjangan luar biasa. Namun kondisi ini terus melecut semangat saya untuk tetap berupaya meningkatkan ekonomi dan SDM masyarakat Madura secara umum,” tegas Ketua DPC PKB Kabupaten Bangkalan itu.
Karena itu, H Syafi berharap tercipta sinergitas antara pendamping desa dan kepala desa yang pro masyarakat bawah dan masyarakat miskin karena Kementerian Desa maupun Komisi V DPR RI tidak bisa berjalan sendirian.
“Sesuai kesepakatan Kementerian Desa dengan Komisi V DPR RI, kita membangun negara dimulai dari bawah, bukan top-down (atas ke bawah), desa harus betul-betul makmur dengan konsep Song-osong Lombhung (gotong-royong) dalam Bahasa Madura,” pungkasnya.
Koor Fasilitasi Pelayanan Pendidikan dan Pengembangan Modal Sosial Budaya Masyarakat, drg Wilujeng Harimulyati Agustini menyatakan, pengentasan kemiskinan kemiskinan telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa yang menyebutkan Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk ekonomi masyarakat desa dan peningkatan SDM di desa.
“Saya sedih karena banyak keluarga tidak mampu tap belum tentu anak mereka tidak mampu secara IQ. Di Permendesa sudah jelas, pemanfaatan dana desa bisa juga untuk pengembangan SDM,” ungkapnya kepada Surya.
Disinggung sejauh mana pemantauan Kementerian Desa terkait pemanfaatan dana desa? Wilujeng menyatakan, selama ini pihaknya hanya menerima laporan terkait pemanfaatan dana desa.
“Tetapi banyak dari daerah masih belum memanfaatkan (dana desa) karena tidak ada perbup (peraturan bupati) atau perwali (peraturan walikota). Keduanya sangat penting sekali untuk mengarahkan pemanfaatan dana desa agar tidak keluar dari rel,” tegasnya.