Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ahmad Faisol

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Sejumlah perwakilan massa Aliansi Honorer Bersatu mencurahkan isi hati selama menjadi abdi negara sebagai honorer di lingkungan Pemkab Bangkalan dalam kesempatan diskusi bersama Komisi I DPRD Bangkalan, Senin (17/2/2025).

Sementara ratusan massa honorer lainnya, tidak beranjak dari halaman gedung wakil rakyat setelah menggelar aksi damai dengan tuntutan Kesejahteraan di Bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Dalam diskusi di Ruang Badan Anggaran (Banggar) lantai II gedung dewan, seorang perwakilan honorer, Andi Aziz berkeluh kesah sampai sesenggukan karena tidak kuasa menahan perasaan pilu sebagai honorer meski telah selama 20 tahun mengabdi.

“Kami melakukan aksi ini karena nasib kami sudah diambang tanduk. Contoh kecil, gaji kami di awal mengabdi sebesar Rp 375 ribu."

"Selama 20 tahun mengabdi masih Rp 1.225.000, itu belum dipotong BPJS."

"Ternyata setelah dipotong BPJS menyisakan Rp 992.000,” ungkap Andi dengan suara terdengar parau karena menahan isak tangis.

Sebelum ajang diskusi dan gelaran aksi di halaman Gedung DPRD Bangkalan, konsentrasi massa Aliansi Honorer Bersatu lintas organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bangkalan itu terpantau di halaman Stadion Gelora Bangkalan sebagai lokasi titik kumpul.

Dalam kesempatan diskusi, perwakilan honorer ditemui Sekretaris dan anggota Komisi I DPRD Bangkalan, Nur Hakim dan H Sa’ad Asjari.

“Saya mau bertanya kepada bapak dewan dan bapak-bapak yang terhormat di sini, kira-kira uang segitu (Rp 992 ribu) mampu tidak untuk membiayai keluarga selama satu bulan?,” tegas Andi yang tercatat sebagai honorer di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bangkalan itu.  

Ia memaparkan, para honorer Pemkab Bangkalan tidak membutuhkan janji namun lebih membutuhkan bukti, berkaitan bagaimana caranya supaya efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto tidak berimbas kepada para honorer.

Karena honor para honorer, lanjutnya, sudah dipotong iuran BPJS yang secara regulasi, komposisi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan menjadi tanggungan OPD sebesar 4 dan menjadi tanggungan honorer sebesar 1 persen, bukan sebaliknya. 

“Kami lapar pak, kami lapar. Jangan tanya kami ketika berseragam pak, tanyakan ketika kami ada di rumah."

"Apalagi BPJS itu sebagai tanggungan kami, sungguh sangat menyakitkan."

"Belum lagi TPP (tambahan penghasilan pegawai) kami yang seharusnya 500 ribu, tanpa koordinasi dengan kami telah dihapus,” papar Andi.