Polemik Survei Seismik yang Mengancam Masyarakat Semakin Memanas, Warga Kangean Desan DPRD Jatim

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Penolakan warga terhadap aktivitas survei seismik di perairan Kangean kian meluas.

Aksi protes yang dimulai di jalan desa kini meluas ke laut, namun hingga Kamis (18/09/2025) warga menilai suara mereka belum didengar, terutama oleh DPRD Jawa Timur.

Sudarno, aktivis asal Pulau Kangean ini menegaskan bahwa DPRD Jatim tidak boleh diam dan harus menunjukkan sikap tegas.

Pihaknya menyatakan kekhawatiran masyarakat dan bukan sekadar retorika. Persoalan potensi kerusakan ekosistem laut, gangguan jalur tangkap nelayan, dan ancaman nyata terhadap mata pencaharian ribuan keluarga menjadi alasan utama penolakan itu.

"Kami tidak ingin Kangean hanya diingat saat pemilu. Begitu ada kepentingan besar seperti ini, wakil rakyat justru menghilang. Kami berharap DPRD Jatim benar-benar hadir membela masyarakat kepulauan," tegas Sudarno kepada TribunMadura.com, Jumat (19/9/2025).

Sudarno mengingatkan bahwa Pulau Kangean adalah bagian dari Jawa Timur. Sehingga persoalan migas dan survei seismik tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten saja.

Menurutnya, DPRD Provinsi punya tanggung jawab politik untuk membela kepentingan rakyat kepulauan.

Warga nelayan katanya, sudah berulang kali menyampaikan penolakan melalui berbagai bentuk aksi, dari unjuk rasa di darat hingga aksi di tengah laut.

Namun, respon dari DPRD Jatim belum nampak dan turun.

"Yang kami minta sederhana: hentikan dulu seismik, dengarkan rakyat, dan libatkan masyarakat dalam setiap keputusan," pintanya.

Kekhawatiran lain yang sering dilontarkan warga adalah potensi kerugian jangka panjang bagi nelayan kecil bila suara mereka diabaikan.

Jika DPRD Jatim memilih bungkam, Sudarno menilai wakil rakyat lebih mementingkan posisi politik daripada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat kepulauan.
 
 
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com