Nakes Sampang Ngadu ke DPRD, Tak Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu: Jelas Merugikan

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Puluhan tenaga kesehatan (Nakes) di Kabupaten Sampang, Madura berbondong-bondong mengadu ke wakil rakyat setempat.

Mereka menuntut keadilan atas proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang dianggap penuh kejanggalan, tidak transparan, bahkan sarat intervensi politik.

Para nakes mengaku sudah memenuhi semua persyaratan, mengikuti seleksi dengan lengkap, hingga menyerahkan berkas administrasi baik fisik maupun digital.

Namun kenyataannya, mereka justru tidak diusulkan ke pusat oleh dinas terkait.

"Kegagalan kami bukan karena tidak memenuhi syarat, tapi karena tidak diusulkan. Ini jelas-jelas merugikan," kata salah satu perwakilan nakes, Hendri Sugiarto, Selasa (23/9/2025).

Lebih miris lagi, sejumlah nakes mengaku mendapat ancaman. Status mereka sebagai pegawai BLUD dikabarkan tidak akan diperpanjang jika terus menyuarakan protes.

Kondisi ini membuat keresahan semakin memuncak.

Wakil Ketua DPRD Sampang, Moh. Iqbal Fatoni, juga menilai ada banyak kejanggalan.

"Peserta dengan nilai tinggi bisa tidak lolos. Data yang dikirim dari Puskesmas ke Dinkes malah hilang di sistem BKPSDM. Aneh dan mencurigakan," terangnya.

Pihaknya menuding pihak dinas sudah melakukan pembohongan.

"Mereka tahu sejak awal peserta ini tidak akan lolos, tapi tetap diminta melengkapi berkas. Itu kedholiman," tegasnya.

DPRD berjanji akan memanggil langsung Kepala Dinas Kesehatan dalam pertemuan lanjutan, sekaligus mendukung jika persoalan ini dibawa ke Ombudsman atau PTUN.

"Kalau ada indikasi pelanggaran hukum, silakan tempuh jalur hukum. DPRD akan berdiri bersama para nakes," tuturnya.

Menanggapi tudingan tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, dr. Titin Hamidah memberikan penjelasan resmi mengenai mekanisme pengusulan Nakes yang memenuhi syarat.