DPRD Sumenep Desak PT Sumekar Segera Bayar Tunggakan Gaji Karyawan Selama 22 Bulan

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Komisi II DPRD Sumenep akhirnya turun tangan menyikapi polemik tunggakan gaji karyawan PT Sumekar yang tak kunjung terselesaikan.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama manajemen PT Sumekar, Selasa (7/10/2025), wakil rakyat menghadirkan sejumlah pihak terkait.

Itu diantaranya, mulai dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Perhubungan, hingga Bagian Hukum dan Perekonomian Setkab Sumenep.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Irwan Hayat menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat hak pekerja diabaikan.

Bahkan, pihaknya menyoroti kondisi keuangan PT Sumekar yang terus merugi dan sangat bergantung pada subsidi daerah.

"Kami khawatir, meskipun kapal sudah siap beroperasi, para karyawan enggan berlayar karena gajinya belum dibayar. Hak pekerja harus jadi prioritas," tegas Irwan Hayat saat dikonfirmasi pada Kamis (9/10/2025).

Politisi DPC PKB Sumenep ini meminta, yakni bagian hukum Pemkab Sumenep lebih proaktif menjembatani komunikasi antara manajemen PT Sumekar dengan karyawan.

Menurutnya, persoalan ini harus segera diselesaikan agar tidak semakin berlarut.

"Kami mendukung penyelesaian yang baik, tapi yang utama hak-hak karyawan jangan diabaikan," tegasnya.

Diketahui, KMP DBS III milik PT Sumekar sudah berhenti beroperasi sejak April 2025.

Penyebabnya, para pekerja memilih mogok kerja lantaran tidak menerima gaji sejak 2021.

Total, ada tunggakan hingga 22 bulan yang belum dibayarkan.