Sumenep Serius Garap Energi Terbarukan demi Kemandirian Daerah

Ringkasan Berita:

• Pemkab Sumenep mulai memprioritaskan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan dengan menggandeng BRIN dan akademisi.
• Kebijakan EBT akan diintegrasikan ke dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD berbasis riset dan data ilmiah.
• Sumenep memiliki potensi besar energi terbarukan seperti surya, biomassa, biogas, dan energi berbasis kearifan lokal untuk mendorong kemandirian energi dan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Isu energi bersih dan berkelanjutan mulai mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.

Hal itu ditandai dengan kunjungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama kalangan akademisi ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Madura dengan tujuan untuk melakukan koordinasi kebijakan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penguatan arah pembangunan daerah berbasis keberlanjutan, seiring meningkatnya tantangan ketahanan energi dan ekonomi daerah.

Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto mengatakan bahwa persoalan energi saat ini tidak lagi sekadar menyangkut ketersediaan pasokan, tetapi juga menyentuh aspek keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

"Transisi menuju energi baru terbarukan adalah keniscayaan. Ini harus disiapkan dengan kebijakan yang matang, terencana dan berbasis riset," ucap Arif Firmanto pada TribunMadura.com, Selasa (27/1/2027).

Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam menyiapkan kebijakan energi, sehingga kehadiran BRIN dinilai sangat strategis dalam mendukung perencanaan berbasis data dan kajian ilmiah.

Ia menyebutkan, BRIN memiliki peran penting dalam penyediaan basis data, kajian potensi energi, hingga pengembangan teknologi tepat guna yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal daerah.

Arif menegaskan, Bappeda Sumenep berkomitmen menjadikan kebijakan Energi Baru Terbarukan sebagai bagian integral dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Pengembangan EBT akan diarahkan secara terintegrasi dan berkelanjutan, bukan sekadar program jangka pendek," tegasnya.

Kabupaten Sumenep sendiri dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, mulai dari tenaga surya, biomassa, biogas, hingga energi berbasis kearifan lokal.

Namun, Arif menilai potensi tersebut membutuhkan dukungan riset dan inovasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan BRIN dan akademisi, Bappeda Sumenep berharap dapat menjembatani antara ilmu pengetahuan dan praktik pembangunan di tingkat daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak berhenti pada konsep.

"Yang kami dorong adalah kebijakan yang aplikatif dan bisa diterapkan langsung di masyarakat," katanya.

Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya model pengembangan energi terbarukan yang mampu mendorong kemandirian energi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.