Sengketa Masjid Nur Muhammad Sumenep, Pengadilan Agama Kabulkan Gugatan Ahli Waris

Ringkasan Berita:

• Pengadilan Agama Sumenep batalkan sertifikat wakaf Masjid Nur Muhammad milik Muhammadiyah.
• Majelis hakim nyatakan perubahan nadzir wakaf melanggar hukum dan cacat administrasi.
• Ahli waris dimenangkan, pengelolaan wakaf diminta kembali sesuai amanat wakif awal.

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana 

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Sengketa lahan dan bangunan Masjid Nur Muhammad di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Madura, memasuki babak baru.

Majelis Hakim Pengadilan Agama (PA) Sumenep mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan ahli waris, Mohammad Ramli terhadap sejumlah pihak, termasuk unsur Persyarikatan Muhammadiyah.

Putusan itu tertuang dalam salinan perkara Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.Smp tertanggal 2 Maret 2026.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menolak seluruh eksepsi para tergugat.

Artinya, keberatan formil yang diajukan pihak tergugat dinilai tidak beralasan secara hukum.

Tak hanya itu, hakim juga mengabulkan sebagian gugatan penggugat, dengan menetapkan 9 poin dari total 14 tuntutan yang diajukan.

Poin Krusial

Salah satu poin krusial dalam putusan tersebut adalah penetapan bahwa Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 78/ Desa Gedungan seluas 2.750 meter persegi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, yang diterbitkan pada 28 April 2022, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak awal diterbitkan.

"Kami bersyukur, putusan ini sesuai dengan harapan para penggugat," kata Rusfandi, kuasa hukum ahli waris pada TribunMadura.com, Rabu (6/5/2026).

Dalam putusannya, majelis hakim juga menyatakan sejumlah tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, khususnya terkait proses pergantian nadzir wakaf atas tanah dan bangunan masjid tersebut.

Baca juga: Mendikdasmen Resmikan Masjid Al Huda Muhammadiyah Bangkalan, Potret Pusat Peradaban-Ilmu Pengetahuan

Tergugat I hingga IV dinilai melakukan pelanggaran hukum dalam proses perubahan nadzir.

Sementara itu, tergugat V, VI, dan VII dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), terkait penerbitan dokumen dan sertifikat wakaf.

Majelis hakim juga membatalkan sejumlah dokumen penting, di antaranya:

Surat Kepala KUA Kecamatan Kota Sumenep terkait rekomendasi dan permohonan pergantian nadzir tahun 2019 dan 2021.

Kemudian Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Sumenep terkait pergantian nadzir, serta Sertifikat tanah wakaf yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep.