Program Pelatihan Disnaker Sumenep Rampung, Serapan Kerja Jadi Evaluasi

Ringkasan Berita:

• 11 pelatihan tuntas: Disnaker Sumenep menuntaskan 11 program pelatihan kerja tahun 2025 yang didanai DBHCHT dengan total anggaran Rp 1,6 miliar.
• Pelatihan beragam: Program meliputi tata boga, rias pengantin, las listrik, menjahit, desain grafis, hingga multimedia, masing-masing diikuti 16 peserta.
• Serapan kerja masih minim: DPRD Sumenep menekankan pentingnya pendampingan dan evaluasi agar pelatihan benar-benar berdampak pada peningkatan lapangan kerja.

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Sumenep menuntaskan sebelas program pelatihan kerja yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 dengan total anggaran mencapai Rp 1,6 miliar.

Dana tersebut tidak hanya dialokasikan untuk pelatihan kerja, tetapi juga digunakan untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh pabrik rokok dan petani tembakau di Sumenep.

Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas serta Hubungan Industrial Disnaker Sumenep, Eko Ferryanto mengatakan seluruh pelatihan telah selesai dilaksanakan.

"Ada sebelas pelatihan yang digelar tahun ini, dan semuanya sudah tuntas. Kegiatan terakhir dilaksanakan pada bulan November," tutur Eko Ferryanto. Rabu (17/12/2025).

Jenis Pelatihan

Jenis pelatihan yang diberikan beragam, di antaranya:

1. tata boga
2. rias pengantin
3. las listrik
4. menjahit
5. desain grafis
6. multimedia

Setiap pelatihan diikuti oleh 16 peserta, sesuai standar efektivitas pelatihan yang ditetapkan.

Menurutnya, pemilihan materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, minat peserta, serta ketersediaan sarana dan instruktur.

Meski demikian, ia mengakui bahwa serapan kerja dari peserta pelatihan masih relatif minim.

"Untuk peserta tahap pertama, sudah ada yang bekerja. Itu sudah dimonitoring dan dievaluasi oleh provinsi," ungkapnya.

Disnaker Sumenep lanjutnya, berkomitmen terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap alumni pelatihan.

Jika ada informasi lowongan pekerjaan, pihaknya akan menyampaikannya kepada para peserta.

"Perkembangan peserta pasti kami evaluasi," tegasnya.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Sumenep H Masdawi menekankan agar OPD teknis tidak berhenti pada pelaksanaan program semata.

Politisi DPC Demokrat Sumenep ini meminta, agar pelatihan yang dibiayai dana cukai benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kesempatan kerja dan kemandirian usaha.

"Harus ada pendampingan dan evaluasi yang jelas, supaya hasil pelatihan terukur dan anggaran yang dikeluarkan tidak sia-sia," tegadasnya.