Salsa Erwina Belum Puas Ahmad Sahroni Dinonaktifkan NasDem: Tidak Jelas, Tidak Transparan

TRIBUNMADURA.COM - Penonaktifan Ahmad Sahroni dan sejumlah DPR RI lainnya mendapat kritikan dari diaspora Indonesia di Denmark, Salsa Erwina Hutagalung.

Padahal Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach telah dinonaktifkan dari partai Nasional Demokrat (NasDem). Uya Kuya dan Eko Patrio dinonaktifkan Partai Amanat Nasional (PAN), sementara Adies Kadir oleh Partai Golkar.

Hal itu diterapkan karena keempatnya melanggar kode etik dan menyakiti hati rakyat dengan komentar blunder.

Mereka pun dibebaskan dari tugas wakil rakyat dan kader partai.

Perempuan yang sempat bersitegang dengan Ahmad Sahroni itu agaknya kurang puas dengan keputusan tiga partai politik itu.

Menurutnya, sanksi dari parpol perlu dipertegas lagi.

Alih-ali dipecat, mereka secara resmi masih terdaftar sebagai anggota DPR RI dan menerima keuntungan finansial.

Istilah ini biasanya bentuk dari sanksi ‘ringan’ demi menjaga citra partai tanpa harus kehilangan kursi DPR.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Google News TribunMadura.com

Baca juga: ‘Guys, Maafin’, Nafa Urbach Dukung Tunjangan Rumah DPR Langsung Kena Mental, Medsos Banjir Hujatan

"Kepada partai-partai politik, mohon untuk memberikan bahasa yang lebih jelas, apa arti penonaktifan? Apa arti dan perbedaan antara menonaktifkan dengan pemecatan?" ucap Salsa Erwinia, Selasa (2/9/2025), dikutip dari Tribunnews.com.

Istilah penonaktifan ini juga tak jarang membuat publik bertanya-tanya.

"Dan apakah pemecatan ini terjadi hanya di DPR? Atau di parpol? Di mana pemecatan ini terjadi dan apa konsekuensinya? Karena ini ketidakjelasan dan ketidak adaannya transparansi membuat publik bertanya tanya, dan bukannya meredam malah jadi semakin banyak kritik," katanya menerangkan.

Meski begitu, Salsa Erwina tetap mengapresiasi tindakan partai.

Dia berharap penonaktifan tersebut bisa membuat kader yang berkaitan intropeksi diri.

"Saya rasa ini akan menjadi pelajaran yang sangat besar kepada semua anggota parlemen untuk tidak lagi menggunakan status dan jabatan yang mereka punya untuk bertindak petantang petenteng, bertindak arogan terhadap rakyat," kata Salsa.

Baca juga: Sempat Tak Masalah, DPR RI Kini Sebut Joget-joget di Rapat Langgar Kode Etik: Bakal Ditertibkan

Gelombang protes berlangsung di sejumlah daerah Indonesia gegara para wakil rakyat tersebut.

Komentar dan perilaku mereka dinilai insensitif terhadap kesulitan ekonomi rakyat.

Presiden Prabowo turun tangan untuk meredam amarah rakyat.

Dia berjanji akan membatalkan tunjangan DPR RI serta moratorium kunjungan ke luar negeri.

"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ucap Prabowo, melansir dari Tribunnews.com.

"Langkah tegas tadi, yang dilakukan ketum partai politik, adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaan di DPR," lanjutnya.

Baca juga: Beda Dugaan Eks Kepala BIN dan Eks Wapres soal Dalang Demo di DPR: Antara Asing atau Kelakuan Dewan?

Dalam KBBI, moratorium adalah penangguhan pembayaran utang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat; 2 penundaan; penangguhan.

Tak hanya itu, sejumlah anggota DPR RI akan dinonaktifkan, yaitu Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Uya Kuya, Eko Patrio, dan Adies Kadir.

Berbeda dengan Prabowo yang hanya membatalkan kenaikan tunjangan, anggota DPR RI Komisi IX Rieke Diah Pitaloka malah minta gaji anggota dewan juga dipotong.

Dia menyetujui ide potongan gaji dan tunjangan yang sempat disuarakan para demonstran.

Baca juga: Padahal Didatangi Rakyat Demo, Anggota DPR RI Malah Banyak Bolos, Formappi: Aneh Juga

“Silakan kalau buat saya mau dikurangi semua juga gak masalah. Terserah saja,” ujar Rieke di Karet Bivak pada Jumat (29/8/2025) melansir dari Tribunnews.com.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kritikan yang diberikan. 

Anggota DPR Komisi IX yang mengurusi bidang kesehatan, ketenagakerjaan hingga jaminan sosial ini berharap kritikan tersebut tidak berhenti agar ada perbaikan dan kebijakan yang lebih baik, termasuk payung hukum bagi pengemudi ojek online (ojol).

"Terima kasih untuk kritik seluruh rakyat Indonesia dan juga jangan berhenti mengkritik kami supaya ada perbaikan," ujar Rieke. 

----- 

Berita viral dan berita seleb lainnya.